Bakul menyan

TUDUHAN YANG SALAH SEJAK AWAL Selasa (10/11/2026), mantan Ketua BPK RI 2019 sampai 2022, Agung Firman Sampurna, dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara kuota haji tambahan. Ia dulu memimpin lembaga yang kini laporannya dipakai jaksa untuk menghitung kerugian negara. Saksi menyatakan sejak awal, "Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara." Ia mengulanginya sekali lagi supaya tidak ada yang salah dengar. Menurut Agung, sesuatu baru bisa disebut kekayaan negara kalau memiliki empat hal, yaitu objek, pemilik, sumber perolehan yang jelas, dan pencatatan di laporan keuangan. Kuota haji tidak dibeli lewat APBN. Ia alokasi administratif dari pemerintah Arab Saudi berdasarkan perjanjian antarnegara. Dan ia tidak tercatat di laporan Kemenag, laporan BPKH, maupun laporan keuangan pemerintah pusat. Agung juga menanggapi keuntungan PIHK yang ikut masuk hitungan kerugian. Ia menyebutnya selisih pendapatan dan biaya sebuah badan usaha swasta, ya milik swasta, sehingga negara tidak untung dan tidak rugi karenanya. Untung perusahaan dan rugi negara itu dua barang yang diukur dengan cara yang berbeda. Kerugian negara harus dapat ditunjukkan, yaitu bagian yang berkurang, bentuknya, dan akun tempat pencatatannya. Dana setoran jemaah, menurut Agung, adalah dana titipan yang dikelola BPKH, bukan milik negara. Meski begitu. Agung sendiri menyebut jual beli kuota bisa saja melawan hukum, dan fee percepatan yang telah diakui dinikmati sejumlah saksi tetap harus diusut sampai tuntas. Kini, kasus kuota haji tambahan semakin menunjukan tabirnya dari pijakan dakwaan yang kian hari kian goyah. Pijakan pertama menyangkut aliran uang. Jaksa mendakwa Gus Yaqut memperkaya diri US$271.500, sekitar Rp4,83 miliar, lewat kebijakan pembagian 50:50 kuota haji tambahan. Fakta persidangan mengungkapkan, bahwa empat auditor BPK yang dihadirkan pada 27 Oktober menyatakan tidak menemukan aliran dana ke Gus Yaqut. Sejumlah saksi yang mengaku menerima fee percepatan juga tidak menyebut namanya sebagai penerima baik langsung maupun tidk langsung. Sidang sudah berjalan berbulan-bulan, dan sejauh ini uang itu tidk terbukti mengalir ke tangannya sebagaimana tuduhan awal KPK. Pijakan kedua menyangkut kerugian negara Rp622 miliar. Dian Puji Nugraha Simatupang dari UI, ahli yang dihadirkan pihak Gus Yaqut, menyebut dana haji berstatus titipan jemaah, tidak tercatat di APBN, dan tidak pernah ditetapkan menteri keuangan sebagai kas negara. Agung menambahkan bahwa kuota haji bukan aset negara dan keuntungan PIHK bukan kerugian negara. Jika definisi itu diterima, hitungan kerugian negara perlu dijelaskan ulang dari awal. Kedua pijakan itu kini goyah bertemu fakta-fakta di persidangan. Satu karena aliran uangnya tidak ada, satu lagi karena definisinya sejak awal keliru. Lantas, apa lagi yang tersisa dan menjadi dasar penahanan Gus Yaqut?

TELEPON PUKUL 4 PAGI Masih di Rabu malam, 4 November 2026, seorang saksi dihadirkan dalam sidang perkara kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia adalah Suparman, mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama. Ia memang tidak ada kaitan dengan urusan haji, tetapi selama sekitar satu setengah tahun ia bekerja langsung di bawah pimpinan Gus Yaqut, yang saat itu menjabat Menteri Agama, ia menyaksikan sendiri bagaimana integritas dan profesionalisme mantan pimpinannya itu bekerja. Integritas. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau tidak terbagi. Orang yang berintegritas adalah orang yang utuh. Kata-katanya sejalan dengan perbuatannya, dan sikapnya tidak berubah ketika berhadapan dengan orang yang berbeda. Integritas tidak memilih-milih. Ia tidak hanya berlaku untuk kelompok sendiri. Menurut Suparman, Gus Yaqut setiap dua minggu sekali mengadakan rapat internal jajaran pejabat Kemenag, dan selalu mengulang pesan yang sama dalam rapat setiap dua minggu itu; penuhi aturan, jaga integritas, jauhi kecurangan, jangan terima pemberian yang dilarang, dan jangan korupsi. Pesan itu disampaikan berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Ia menmabhakan, persoalan pelaksanaan ibadah dan pendirian rumah ibadah bahkan dimasukkan ke dalam perjanjian kinerja seluruh Dirjen Bimas, termasuk Bimas Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Perlindungan terhadap umat beragama dijadikan target, tidak sekadar imbauan. Suparman lalu menceritakan dua peristiwa. Pada September 2024, umat Katolik dari dua wilayah berencana mengikuti rangkaian kunjungan Paus Fransiskus. Lebih dari 10.000 umat dari NTT hendak menyeberang ke Timor Leste, dan sekitar 300 umat dari Papua hendak menuju Papua Nugini. Di tengah resiko cuaca , kerentanan lansia dan anak-anak, jalur perjalanan yang berbahaya, serta gangguan kelompok bersenjata di Papua. Suparman, yang saat itu menjabat Dirjen Bimas Katolik, melaporkan rencana tersebut kepada Gus Yaqut. Gus Yaqut menegaskan bahwa keselamatan jiwa harus menjadi pertimbangan utama. Berpegang pada arahan itu, Suparman berkoordinasi dengan pihak gereja dan pemerintah daerah. Pendekatan melalui gereja dipilih karena umat setempat lebih mendengarkan imbauan pemimpin gereja. Hasilnya, perjalanan kelompok rentan dapat diantisipasi dan rangkaian kunjungan Paus berlangsung tanpa korban jiwa. Peristiwa kedua. Ketika terjadi persekusi terhadap umat Katolik yang sedang berdoa pada Bulan Rosario di Pamulang, Tangerang Selatan, Gus Yaqut sedang berada di luar negeri. Ia menelepon Suparman sekitar pukul empat pagi waktu Jakarta. "Selesaikan dengan sebaik-baiknya. Jika ada persoalan, saya akan backup Pak Dirjen," kata Suparman menirukan. Dua hari kemudian, persoalan itu selesai. Dakwaan tentang mens rea, atau niat jahat, adalah tuduhan tentang sikap batin seseorang. Sikap batin hanya bisa dibaca dari pola perilaku yang panjang. Dan pola yang digambarkan Suparman adalah pola orang yang menempatkan keselamatan jiwa di atas segalanya, siapa pun umatnya, apalun agamanya. Prinsip itu pula yang diakui banyak saksi dalam perkara haji. Keselamatan jemaah di Mina dan Muzdalifah, perlindungan bagi jemaah lansia, dan pengaturan jemaah agar tidak terjadi kepadatan berlebih. Menteri yang sama menelepon dari luar negeri demi umat Katolik di Pamulang, dan menyelamatkan belasan ribu umat dari perjalanan berisiko ke Timor Leste. Apakah orang dengan pola kerja seperti itu lebih masuk akal dituduh merancang kebijakan untuk mencari untung? #gusyaqutadalahkita