ยฐ
โฌ๏ธ
ยฐ
@DPR_RI
RUU Perampasan Aset โ๏ธ
10 Kasus Mega Korupsi yg Mencoreng Indonesia, Terkecil Rp6 T,
Terbesar Rp271 T
Sc ๐
kompas.tv/amp/nasional/49725โฆ
25
๐
ฐ๐ retweeted
Di prank UU penyitaan aset yg baru
================================
Kmrn DPR sudah mengesahkan UU perampasan aset, tapi anehnya dalam pengesahan ini Puan Maharani sebagai ketua DPR dan para anggota DPR lainnya tampak gembira padahal harusnya UU perampasan aset ini membuat mereka takut dan khawatir karena tujuan awalnya UU perampasan aset ini harusnya menyasar para petinggi negara seperti anggota DPR dan elite parpol, tapi kenapa mereka justru gembira ??
Ternyata setelah diteliti lebih cermat UU parampasan aset yg baru disahkan ini berbeda dengan keinginan sebagian besar masayarakat, bahkan pasal krusial dan paling pentingnya berubah drastis seperti :
----------------------------------------------
1. Dalam rancangan awalnya yg digulirkan sejak jaman Jokowi dulu : fokusnya pada kekayaan tidak wajar dari para pejabat (illicit enrichment) yg jelas mengindikasikan ada tindakan korupsi bakalan kena sita.
Tapi dalam UU perampasan aset yg baru : ini hal ini tidak masuk penyitaan. Alias yg disita cuman yg terkait kasus yg sedang ditangani saja.
Jadi misalnya ada pejabat korupsi selama 20 tahun dengan kekayaan yg dikumpulkan mencapai triliunan rupuah, tapi apes pada tahun ini kena gep kasus ecek-ecek 1 miliar doang maka yg akan disita hanya harta 1 miliar doang yg terkait kasus ecek-ecek ini saja, sedangkan harta yg dikumpulkan dari korupsi selama 20 tahun ini tidak ikut disita.
Alasan DPR sih karena takut melanggar HAM para koruptor klo semua hartanya dirampas.
----------------------------------------------
2. UU perampasan aset yg baru juga tidak berlaku surut (non-retroaktif), alias harta yg didapatkan dari hasil korupsi sebelum UU ini disahkan tidak akan ikut disita.
Jadi klo korupsinya terjadi sebelum tanggal 19 november 2026 maka hartanya aman, gak bakal disita negara.
----------------------------------------------
3. Badan yg mengelola aset dari UU perampasan aset ini justru berada dibawah Presiden. Hal ini sebenarnya cukup absurd karena presiden adalah lembaga eksekutif bukan lembaga hukum.
Harusnya badan yg mengelola aset yg dirampas dan disita ini adalah lembaga yudikatif (hukum) seperti kejaksaan atau dibawah kehakiman. Bahkan dinegara lain umumnya badan pengelola aset sitaan dan rampasan ini adalah dibawah Kehakiman atau kementrian keuangan.
----------------------------------------------
4. Masalah lainnya dalam UU perampasan aset yg baru ini adalah pada RUU ambang batas penyitaan adalah aset senilai 100 juta rupiah sedangkan dam UU yg baru ambang batasnya jadi 1 miliar.
Alias klo kamu melakukan tindak pidana lebih dari 1 miliar baru asetmu bakalan disita, dibawah itu gak disita.
----------------------------------------------
5. Pembahasan RUU perampasan aset ini terkesan tidak transaparan dan terburu-buru yg justru menghilangkan esensi utama dari UU penyitaan aset yg harusnya menyasar dan memiskinan para koruptor, malah berakhir jadi UU penyitaan aset tindakan kejahatan biasa seperti yg sudah ada lama dalam KUHP dan KUHAP selama ini.
----------------------------------------------
Gara2 merasa di prank dengan UU penyitaan aset ini banyak lembaga seperti ICW akhirnya mengajukan penolakan dan peninjauan ulang UU penyitaan aset ini.
Sejak awal ane sendiri gak yakin anggota DPR mau mengesahkan UU penyitaan aset koruptor ini karena ini sama aja bunuh diri bagi mereka sendiri. Dan akhirnya sekarang terbukti point penting dalam UU ini malah dihilangkan alias ini cuman jadi semacam UU sita barbuk doang yg sudah ada lama.
ยฐ
Produk Islam yang membawa pengaruh buruk bagi kehidupan manusia.
Organisasi Islam yang paling sering melakukan tindakan tindakan tidak terpuji.
Organisasi ini memang diciptakan oleh kelompok Islam radikal untuk melakukan jihad/perjuangan.
tak๐ป๐บ
47
๐
ฐ๐ retweeted
Ini bukan bongkar, ini cocoklogi. Boyolali dekat Solo, lalu Solo = Jokowi?
Itu bukan bukti, itu fitnah geografi.
Andi Widjajanto sendiri bilang 'diyakini', bukan 'terbukti'.
Akbar Faizal cuma nyindir.
Mana dokumennya?
Mana nama kurirnya?
Tanpa bukti, ini gosip politik!!
Hasil Penyadapan Listyo Sigit Dicetak, Terus Dikirim ke "Solo"? Pakai "Kurir Boyolali"?
Ini bukan lagi cerita spionase kelas teri. Andi Widjajanto, mantan Gub Lemhanas, mantan Seskab, ahli geopolitik dan pertahanan, membongkar cara kerja operasi senyap penyadapan Presiden Prabowo. Hasil sadapan tidak dikirim lewat WhatsApp atau aplikasi terenkripsi. Datanya diunduh dari server "Lawful Interception Management System" (LIMS) memakai USB, lalu dicetak menjadi dokumen fisik. Setelah itu dokumennya dibawa kurir dari Jakarta ke kota lain.
Kenapa harus serepot itu? Karena server LIMS merekam setiap jejak aktivitas. Jejak digital bisa dilacak, sedangkan kertas yang dibawa tangan manusia jauh lebih sulit dilacak. Ini cara kerja orang yang sadar sedang melakukan kejahatan besar dan tahu persis apa yang harus disembunyikan.
Lalu ke mana kertas-kertas itu dibawa? Andi menyebut BIN dan Bareskrim diyakini sudah mengantongi identitas dalang utama di atas Listyo Sigit, yg terlacak lewat jalur distribusi dokumen tersebut.
Pagi ini, Akbar Faizal ikut menyindir di media sosial: "Selamat pagi Kurir Boyolali. Apa kabarmu?"
Boyolali. Kota kecil yang hanya sepelemparan batu dari Solo. Masih ingat Prof. Mahfud MD yg bilang produk final sadapan itu sampai ke Solo? Sekarang potongan-potongan puzzle itu mulai menyatu: dicetak di Jakarta, dibawa kurir, lalu tiba di kota yg sudah kita duga.
Kalau BIN dan Bareskrim sudah tahu, tunggu apa lagi? Panggil kurirnya, sita dokumennya, dan ikuti alamat tujuannya. Rakyat berhak tahu siapa yg setiap pagi membaca rahasia Presiden sambil ngopi di rumahnya.
Jangan sampai kurirnya ditangkap, tapi penerimanya tetap tersenyum tipis.
๐
ฐ๐ retweeted
Jangan seneng dulu UU PERAMPASAN ASET DI SYAHKAN ,BACA POINT TIDAK ADA YANG MENGUNTUNGKAN RAKYAT LOH !
@kompascom @detikcom
๐
ฐ๐ retweeted
Putusan MKRI 01/PHPU soal hasil Pilpres bukan ijazah.
Putusan MA 742 K/TUN soal sah tidaknya suket secara administrasi, bukan pidana.
Tak ada yang bilang Gibran tak sekolah di Singapura.
Mahfud campur aduk TUN, MK, dan pidana.
Bareskrim kerja pakai bukti, bukan podcast.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam), Mahfud MD, meminta institusi kepolisian untuk terbuka dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA/sederajat milik Mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan ke Bareskrim Polri.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam podcast/siniar Terus Terang yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Mahfud MD Official, Selasa (17/11/2026).
Menurut Mahfud, ada kesalahan dalam perkara tersebut, sebab Putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung RI (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 sudah sama-sama menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA/Sederajat milik Gibran tidak sah.
"Seharusnya juga terbuka dong, bahwa bukti awal kan sudah ada putusan pengadilan, Putusan MK, Putusan MA, yang menyatakan bahwa itu tidak sah," kata Mahfud MD.
"Berarti benar nih, ada kesalahan di sini."
Oleh karenanya, Mahfud melanjutkan, kesalahan tersebut harus diselidiki lagi, apakah ada unsur pidana atau tidak, dan penyelidikan harus dimulai.
#Ijazah #GibranRakabumingRaka #BareskrimPolri #MahfudMD
Penulis: Rizkianingtyas Tiarasari
Editor: Suci BangunDS
Produser: Lanny
Script Writer: -
Uploader: Lanny
Program: Frame
Baca di sini: tribunnews.com/nasional/7913โฆ
๐
ฐ๐ retweeted
Negara ini lebay banget, ngawal 1 menteri butuh 10 mobil pengawalan. Noh bantu menkeu lu efisiensi, jangan rakyat doang yg dipalak!!!
๐
ฐ๐ retweeted
UU Perampasan Aset akhirnya sah, 19 Nov 2026.
Kita syukuri dan kita kawal, tapi jangan eforia dulu.
Ini bukan UU yg diajukan Jokowi 2023.
Ini versi DPR yg sudah diubah. Mari bedah jujur, apa yang tetap ada, dan apa yang hilang.
Ternyata drafย asli dari Jokowi lebih tajam .
Buat yg belum tau, illicit enrichment itu aturan paling simpel buat ngejar koruptor, kalau harta lu ga masuk akal dibanding gaji lu dan lu ga bisa jelasin asalnya, negara bisa rampas.
Dan aturan inilah yg ga dimasukin DPR ke UU Perampasan Aset yg baru disahkan hari ini, alasannya katanya melanggar HAM.
Padahal aturan serupa udah dipakai di banyak negara, dari Hong Kong, India sampai Argentina:
๐ญ๐ฐ Hong Kong, sejak 1971, hidup lebih mewah dari gaji resmi aja udah pidana, kecuali lu bisa jelasin duitnya dari mana
๐ฌ๐ง Inggris, sejak 2018, ada Unexplained Wealth Order, pemilik harta wajib jelasin asal duitnya
๐บ๐ณ Konvensi antikorupsi PBB (UNCAC) bahkan nyaranin semua negara punya aturan ini
Soal HAM, di hampir semua negara yg pengadilannya pernah nguji, aturan ini dinyatakan ga melanggar asas praduga tak bersalah.
Kenapa penting? Korupsi jaman sekarang jarang ninggalin jejak, duitnya cash, asetnya atas nama istri, anak, sopir, atau lewat perusahaan cangkang.
Kalau pasal ini ada, pejabatnya yg harus jelasin duitnya dari mana, kalau ga ada, negara yg harus buktiin kejahatannya dulu, dan itu yg bikin banyak kasus mentok.
18 tahun nunggu, rakyat sampe turun ke jalan, dan bagian yg paling ditakutin koruptor malah ga dimasukin.
Emg ini negara ga tau mau dibawa kemana.
BAD NEWS
kenaikan harta kekayaan (illicit enrichment) pejabat secara tidak wajar tidak dimasukkan dlm pasal UU Perampasan Aset
salah 1 alasan DPR tidak memasukkannya krn dianggap bertentangan dgn HAM
mereka semua pintar banget cari celah untuk melindungi harta-hartanya. lagi lagi, rakyat kalah ๐ฅฒ๐ฅน
๐
ฐ๐ retweeted
BERKIBLAT KE LUAR NEGERI KOK PILIH-PILIH?
KENAPA BUKAN CHINA?
Pasal perampasan harta pejabat tak wajar dicoret dengan berkiblat ke AS & Inggris atas nama HAM. Soal klaim 'pidana mati' di UU ini cuma mengulang syarat sempit UU Tipikor lama yang gak pernah jalan.
Kalau serius berkiblat ke luar negeri, tiru vonis ratusan tahun ala AS atau ketegasan eksekusi mati dan pemiskinan koruptor ala China. Jangan cuma ambil yg ringan saja, giliran memiskinkan dan bikin koruptor jera disisihkan.
ZONK
SELAMAT.. KORUPTOR RESMI DILINDUNGI NEGARA ๐ค
DPR baru aja mensahkan UU Perampasan Aset. Katanya buat nyita harta koruptor tp itu BOHONG !!
Kata ICW ini UU PALSU ,Knp palsu?
Nih 3 trik liciknya DPR :
1. ๐ท๐ฌ๐ฑ๐จ๐ฉ๐จ๐ป ๐ฒ๐จ๐๐จ ๐ด๐ฌ๐ต๐ซ๐จ๐ซ๐จ๐ฒ = ๐จ๐ด๐จ๐ต
Dulu ( draft yg dibuat Eksekutif di rezim Jokowi pd 2023 ) : Kalo gaji seseorang 10jt tp bs pnya rumah 10M, mobil 5, hartanya BISA DISITA , Gak usah nunggu dia ketangkep.
Sekarang ( DPR ) : Pasal itu DIHAPUS sama DPR
Artinya Org tsb boleh kaya gak masuk akal, asal pinter ngumpetin kasus dan dia AMAN.
2. ๐๐ผ๐๐๐ผ ๐๐ผ๐๐๐ ๐๐ผ๐๐๐๐ , ๐๐๐๐ผ๐ ๐ฟ๐๐๐๐๐ผ !
Dulu: Harta haram bs disita walo Pemiliknya gak ketahuan / gak disidang .
Sekarang: Cm bisa disita klo orangnya MATI, KABUR, atau SAKIT PERMANEN.
Jadi klo koruptornya masih hidup, sehat, dan pinter ngeles? YA GAK BISA DISITA , Enak banget!
3. ๐ฟ๐๐๐ ๐๐๐๐ผ๐ผ๐ = ๐ฟ๐๐๐๐๐ ๐๐๐
๐ผ๐ฝ๐ผ๐ ๐๐๐๐๐๐ฟ๐๐, ๐๐ผ๐ ๐
๐๐๐ผ๐
Dulu: Jelas, Jaksa Agung yg pegang.
Sekarang: Dilempar ke badan baru bentukan Presiden, pengawasnya gak jelas... Harta sitaan triliunan dipegang badan siluman ๐
Emang bakal balik ke rakyat ? MIMPI
Dan yg paling BGST ,NASKAHNYA DITUTUPIN DARI KITA..ICW sampe hrs men-SOMASI DPR biar naskahnya dibuka.DPR cm DIEM ,krn Klo UUnya bagus, ngapain ditutupin? Klo UU-nya buat rakyat, ngapain takut dibaca rakyat
Ya jawabannya simpel: ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ , ๐ญ๐ฉ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ยฒ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ , ๐๐ข๐๐ซ ๐ค๐๐ฅ๐ข๐๐ญ๐๐ง ๐ค๐๐ซ๐ฃ๐, ๐๐ข๐๐ซ ๐๐ฌ ๐ฉ๐๐ง๐๐ข๐ญ๐ซ๐๐๐ง, ๐ญ๐ฉ ๐ค๐จ๐ซ๐ฎ๐ฉ๐ญ๐จ๐ซ ๐ค๐๐ค๐๐ฉ ๐ญ๐ญ๐ฉ ๐๐ฌ ๐ญ๐ข๐๐ฎ๐ซ ๐ง๐ฒ๐๐ง๐ฒ๐๐ค. ๐๐๐ง ๐ค๐ข๐ญ๐ ๐ฅ๐๐ ๐ขยฒ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐ ๐
Hhhhmmm ... jd teringat Gen Z nya Nepal , semoga Indo jgn sampe spt Nepal ๐คฒ
๐
ฐ๐ retweeted
Jokowi mengusulkan sejak 2023. Isinya jelas:
Sita aset hrs lewat pengadilan.
Hrs terbukti hasil kejahatan.
Kamu bilang takut diperas oknum? Justru tanpa UU ini oknum makin bebas meras.
Takut RUU disahkan itu yg asetnya tdk bisa dijelaskan.
Paham ya !
Skrng yg BUNGUL siapa?๐
Replying to @LambangDC5
Dunggu ๐คฃ๐คฃ๐คฃ๐คฃ
Kau bisa bayangkan tidak?
Andaikata saat itu sudah di sah kan
Berapa banyak manusia yang bakalan di perasaan oleh oknum penegak hukum?
Bodoh bisa belajar biar pintar
Kalau Bodoh jadi termullll?
Cuma malaikat maut yg bisa meluruskan otak yg dah bengkok
๐
ฐ๐ retweeted
KALIAN TAU GA KENAPA ICW BILANG UU PERAMPASAN ASET INI PALSU?!
DPR udah ketok palu 19 November 2026. Tapi ICW bilang ini UU Perampasan Aset Palsu.
Bukan karena ICW anti perampasan aset. ICW dukung 100% perampasan aset buat pulihin kerugian negara. Yang ditolak itu draf 16 November 2026 ini, karena judulnya Perampasan Aset, isinya nggak bisa rampas aset koruptor besar.
Ini 3 alasan utama + 1 alasan proseduralnya:
1. Harta pejabat yang tidak wajar, NGGAK BISA dirampas
Klausul illicit enrichment dihapus. Padahal itu soal kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan gajinya dan tidak dilaporkan di LHKPN. Tanpa klausul ini, harta janggal pejabat nggak bisa dirampas kalau belum ada perkara pidana yang mengaitkannya.
2. Nggak bisa merampas hasil kejahatan masa lalu
Dibatasi Pasal 72 non-retroaktif dan Pasal 74 penundaan keberlakuan. Ambang batas NCB juga naik dari Rp100 juta di draf 2023 jadi Rp1 miliar di draf 16 November 2026.
3. Badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden
Pengelolaan aset lewat badan bentukan Presiden yang diatur Perpres (Pasal 53). Badan pengawasnya juga lewat Perpres (Pasal 61 dan 67). Sentralisasi di bawah eksekutif, independensi pengawasan jadi lemah.
+ 1 Alasan Prosedural: Pembahasan tertutup
Naskah RUU, naskah akademik, dan DIM nggak pernah dibuka ke publik sejak awal pembahasan, baik di kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.
Jadi, ini bukan UU buat rampas aset koruptor besar. Ini UU berjudul Perampasan Aset, tapi isinya melindungi mereka.
#TolakRUUPerampasanAsetPalsu
๐
ฐ๐ retweeted
Jokowi sdh ajukan RUU Perampasan Aset sejak 2023, yg ngendapin siapa?
Ketua DPR Puan Maharani.
Kok yang disalahin Jokowi?
Oh pantes,yg posting buzzer PDIP mana berani nyalahin Puan.
Jokowi dikambinghitamkan, padahal yg ngeganjel itu ketuanya sendiri.
-- Senjata makan tuan --
Woii jok @jokowi kamu 10 tahun ngapain aja?
Sama-sama kuasai parlemen, lihat itu Prabowo cuma 2 tahun RUU PERAMPASAN ASET KELAR.
Panasin termul.๐
๐
ฐ๐ retweeted
Setelah malu keluarkan surat penutupan Sibayak demi pemulihan hutan dan ketahuan bongkar hutan dgn alat berat, kini pejabat ini bilang bongkar hutan utk evakuasi pendaki yg jika bermasalah. Padahal mrk menerima dana besar suap utk acara lomba motor trail off-road. Ada beking kuat
๐
ฐ๐ retweeted
Lol !
Gibran maju 2029 ?
Kok sudah panik dari sekarang. 2029 masih 3 tahun lagi, aturan mainnya saja belum final.
Yang suruh kubur impian itu justru yang takut impian itu jadi kenyataan.
Kalau memang yakin Gibran tidak laku, kenapa harus repot-repot kubur dari sekarang?
ยฐ
KOPDES
ini gimana konsepnya ๐ค
facebook.com/share/r/1E9bg41โฆ
facebook.com/share/v/1Ju9uXEโฆ
1
1
76


































