Cakra Wikara Indonesia

UNDANGAN PELIPUTAN: AKSI TABUR BUNGA DI POLDA METRO JAYA 📢 Bebaskan Kawan Kami yang ditangkap! 🗓️ RABU, 17 September 2025 ⏰ Pukul 11.00 WIB AKSI TABUR BUNGA 📍POLDA METRO JAYA- JL.JENDERAL SUDIRMAN, JAKARTA Aliansi Perempuan Indonesia (API) mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri aksi simbolis Tabur bunga di Kantor Polda Metro Jaya sebagai bentuk Keprihatinan kami atas Penangkapan dan Penahanan kawan aktivis yang menyuarakan perlawanan dan mengawal tuntutan perbaikan sistem menyeluruh terhadap performa polisi dan panangan aksi demostrasi dan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari Demokrasi. Situasi ini semakin melemahkan gerakan atas kontrol terhadap kebijakan publik yang akan berdampak pada kehidupan keseharian masyarakat. negara semakin mempersempit ruang demokrasi, membatasi ruang demokrasi dan aspirasi dan rasa frustasi rakyat. Aksi simbolis ini adalah bentuk bahwa Aliansi Perempuan Indonesia akan terus mengawasi institusi Kepolisian dalam penanganan aktivis yang ditangkap. Seruan untuk segera membebaskan semua aktivis yang di tahan karena menyuarakan kebenaran karena protes adalah hak, menyampaikan pendapat adalah hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang Narahubung: 0851-8799-9928 #AliansiPerempuanIndonesia #BebaskanKawanKami #SeptemberHitam #ReformasiSektorKeamanan #AparatKeparat

📢 PRABOWO: HENTIKAN KEKERASAN NEGARA! ✊🏽 Aksi Protes Aliansi Perempuan Indonesia 🗓 Rabu, 3 Sept 2025 | ⏰ 10.00 WIB 📍 DPR RI 👚 Pink/Hitam | 🌹 Ada JBI | 🧹 Bawa sapu lidi untuk sapu kotoran negara! #HentikanKekerasanNegara #PerempuanMelawanKekerasanNegara

PENUNDAAN AKSI ALIANSI PEREMPUAN INDONESIA Paska arahan Presiden Prabowo kepada TNI dan POLRI untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi aksi massa yang berlangsung, yang kemudian juga ditindak-lanjuti dengan statement KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo yang memperbolehkan penggunaan senjata api dalam menyikapi situasi aksi di lapangan, maka Aliansi Perempuan Indonesia memutuskan untuk MENUNDA aksi perempuan yang dijadwalkan pada 1 September 2025, besok di DPR. Penundaan tersebut dilakukan untuk menghindari peningkatan eskalasi kekerasan oleh aparat dan mencegah aksi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Penundaan aksi dilakukan sampai situasi mereda. Aliansi Perempuan Indonesia menyerukan kepada seluruh kawan-kawan untuk mari kita memperkuat konsolidasi gerakan perempuan dan membangun gerakan masyarakat sipil yang independen. Tetap siaga, tetap solid, terus bergerak untuk mempertahankan demokrasi. -- Aliansi Perempuan Indonesia--

📢 PRABOWO: HENTIKAN KEKERASAN NEGARA! Perempuan Melawan Kekerasan Negara ✊🏽 Gelombang kemarahan rakyat kian meluas. Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang dilindas mobil aparat saat mengikuti aksi massa, menjadi bukti nyata bagaimana negara memilih jalan kekerasan untuk membungkam kritik rakyat. Situasi ini adalah darurat demokrasi dan kemanusiaan! Hingga hari ini aparat terus melakukan penangkapan sewenang-wenang, pemukulan, penembakan gas air mata, hingga intimidasi. Sementara itu, rakyat makin terhimpit oleh harga kebutuhan pokok yang naik, pajak yang mencekik, PHK massal, kerentanan pangan anak, serta dampak proyek bermasalah seperti IKN dan MBG. Di sisi lain, DPR justru berpesta pora dengan tunjangan dan fasilitas berlebihan, tak menjalankan amanat konstitusi. Negara kian memilih jalan kekerasan dan pendekatan militeristik! Aliansi Perempuan Indonesia menyerukan Prabowo harus bertanggung jawab atas segala kekerasan negara terhadap rakyat!

Prosedural Pemilu yang ada campur tangan invisible hand untuk menguntungkan kepentingan segelintir penguasa? Relatable banget sama situasi demokrasi hari ini, dengan UU Pilkada yang tiba-tiba dikebut itu ya~ 👀 Sejak Pilkada langsung 2005 hingga serentak 2020, pencalonan dan keterpilihan perempuan masih rendah. Menurut UU No. 10 Tahun 2016, tidak ada pasal afirmasi untuk perempuan. Studi CWI menunjukkan rata-rata pencalonan perempuan hanya 8,6%, dan keterpilihan 8,9%. Faktor partai politik dan pola rekrutmen masih menjadi hambatan utama. Berdasarkan temuan BRIN, menemukan terdapat pola kandidasi pseudo inclusive-centralized, dalam rekrutmen dan pencalonan perempuan politisi untuk berkompetisi dalam pilkada langsung. Secara formal proses seleksi bersifat terbuka, kandidasi melibatkan tim seleksi dari tingkat bawah tetapi pengambilan keputusan masih ditentukan elite di tingkat nasional (pusat). Padahal, beberapa perempuan kepala daerah telah menunjukkan kapasitas individu dan gaya kepemimpinan yang khas. Dengan Pilkada serentak November 2024 mendatang, penting untuk memahami peta politik, peluang, dan tantangan bagi calon perempuan kepala daerah. #Pilkada2024​ Siniar ini direkam pada 14 Juni 2024. Dengarkan siniar "Mengapa Hanya Sedikit Perempuan yang Diusung Maju Pilkada" di YouTube Konde Institute. #Pilkada2024 #PerempuandalamPilkada