Pinned Tweet
📍Bahkan sekelas @glintsid aja bisa blunder dan kecolongan perihal verifikasi loker yang layak posting, in this economy, masih ada saja ditemukan loker yang lulus sensor
Gugatan Denny Indrayana soal Ijazah Gibran di MK Berpotensi Ditolak, Anies-Ganjar Tolak
Gugatan Denny Indrayana cs yang minta diskualifikasi Gibran di MK dinilai berpeluang tinggi ditolak.
Selain itu
- Batas waktu sudah lewat jauh.Hasil Pilpres 2024 final & mengikat sejak putusan MK 22 April 2024. Gugatan baru diajukan September 2026 (hampir 2,5 tahun kemudian) jauh melampaui tenggat PHPU. Pakar hukum menilai sudah tidak relevan sebagai sengketa hasil.
Rektor lagi main petak umpet, mahasiswa sudah nyalain api!
Bayangin, ratusan mahasiswa UINSA Surabaya dua hari berturut-turut duduki rektorat, bakar ban, geber motor, usir aparat, semuanya cuma biar rektor yang baru dilantik (yang sebetulnya rektor lama jilid 2) turun dari kursi
Ada dugaan kasus Kopertais, dan transparansi kampus lebih misterius daripada soal UTBK. Delapan tuntutan diluncurkan, yang paling pedas, “Copot atau mundur sendiri!”
Aksi 16–17 September memanas sampai hampir jadi open stage. Kampus bilang aspirasi sudah disampaikan.
Baru 3 dari 24.000 Kopdes Lolos Verifikasi, Nol yang Siap Pakai
Ratusan triliun sudah digelontorkan, 24.000 bangunan merah sudah berdiri, manajer sudah dilatih puluhan ribu. Hasilnya? Baru tiga yang lolos verifikasi, dan nol yang dinyatakan siap operasional.
Pola klasik infrastruktur desa, cepat bangun, lambat fungsi. Gedung cantik di foto, pintu merah mengkilap, tapi isi masih kosong. Seperti bikin 24.000 toko modern, lupa cek apakah listrik nyala dan barangnya ada.
Mundurnya pak purbaya mengingatkan kita sama seorang konten kreator dan ex wakil ketenaga kerjaan Immanuel Ebenezer, mereka memprediksi bahwa Jika Purbaya berada di jalan yang bener, berarrti kemungkinan dia akan diganti di bulan 7-8 tahun 2026, dan bener
Kalau bantuan begini perlu diaudit ga sihh, siapa yang kelola, tujuan kemana, siapa PIC nya, alokasi nya ke berapa titik? atau karena pihak pemerintah tidka ada begituan, kemaren bantuan dari warga untuk warga katanya perlu audit dan izin? hanya bertanya
Dua saksi yang dihadirkan jaksa KPK tegas membantah pernah menyetor uang US$271.500 ke mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Soal dugaan fee percepatan US$2.000 per jemaah,
Saksi Abdul Muhyi bilang itu arahan dari staf khusus Yaqut (Gus Alex), bukan dari Yaqut sendiri.






