Kami ada untuk mencegah persaingan bisnis yang tidak sehat, menjamin kesempatan bisnis yang sama, dan mendorong efisiensi dan efektifitas dalam bisnis.
Indonesia
Joined September 2009
- Tweets10.2K
- Following173
- Followers6.8K
- Likes1.6K
KPPU Tekankan Pentingnya Bukti Ekonomi dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha
Penanganan perkara persaingan usaha tidak cukup hanya bertumpu pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Analisis kondisi pasar, perilaku pelaku usaha, serta penggunaan bukti ekonomi menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan pelanggaran dan memastikan proses penegakan hukum berlangsung objektif.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-tekan…
22
KPPU Kawal Aspek Persaingan Usaha dalam Aksesi Indonesia ke CPTPP
Integrasi Indonesia ke dalam perjanjian perdagangan internasional perlu diiringi kesiapan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim usaha dan investasi yang kompetitif. Dalam proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turut mengawal aspek persaingan usaha agar selaras dengan komitmen perdagangan dan ekonomi global.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-kawal…
66
KPPU: Pengawasan Persaingan Usaha Digital Perlu Adaptif terhadap Perkembangan Pasar
Perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan persaingan usaha. Pemanfaatan data, algoritma, efek jaringan, serta keterkaitan berbagai layanan dalam satu ekosistem digital dapat memengaruhi struktur pasar dan membuka potensi praktik antipersaingan. Karena itu, penegakan hukum persaingan perlu semakin adaptif terhadap karakteristik dan dinamika pasar digital.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-penga…
40
KPPU Dorong Prinsip Persaingan Usaha Terintegrasi dalam Reformasi Regulasi Pemerintah
Kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan aspek persaingan usaha berpotensi menciptakan hambatan masuk pasar, membatasi ruang tumbuh pelaku usaha, hingga mengurangi produktivitas ekonomi. Karena itu, prinsip persaingan usaha perlu diintegrasikan sejak awal dalam proses perumusan regulasi, tidak hanya menjadi perhatian lembaga pengawas persaingan usaha.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-doron…
1
28
KPPU: Calon Praktisi Hukum Perlu Pahami Tantangan Persaingan Usaha di Era Digital
Perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha. Praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha, akuisisi yang berpotensi menghilangkan pesaing, hingga penyalahgunaan posisi dominan menjadi isu yang perlu dipahami, termasuk oleh calon praktisi hukum.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-calon…
Hari Pahlawan 2026, KPPU Tegaskan Persaingan Sehat sebagai Bagian dari Perjuangan Mewujudkan Keadilan Ekonomi
Perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi dan kesempatan berusaha yang setara merupakan bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Semangat tersebut menjadi refleksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memperingati Hari Pahlawan 2026, dengan menegaskan pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/hari-pahla…
52
Hadiri Ziarah Nasional dan Renungan Suci, KPPU Maknai Perjuangan melalui Pengawalan Persaingan Usaha yang Setara
Semangat perjuangan para pahlawan untuk mewujudkan kemerdekaan dan keadilan harus terus dilanjutkan dalam kehidupan berbangsa, termasuk melalui upaya menciptakan kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh masyarakat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memaknai semangat tersebut melalui komitmen mengawal persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang berkeadilan sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan ekonomi.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/hadiri-zia…
49
Selamat memperingati Hari Pahlawan, #SobatKompetisi!
Perjuangan para pahlawan mengajarkan kita bahwa kemajuan bangsa lahir dari keberanian, persatuan, dan semangat untuk memberikan yang terbaik.
Kini, perjuangan itu kita lanjutkan dengan membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Salah satunya melalui persaingan usaha yang sehat, yang membuka kesempatan setara bagi setiap pelaku usaha untuk tumbuh, berinovasi, dan berkontribusi bagi negeri.
KPPU terus berkomitmen mengawal persaingan usaha yang sehat demi terciptanya pasar yang adil, ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan masyarakat.
Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.
Bersaing Sehat, Sejahtera!
#KPPU #PersainganUsaha
#HariPahlawan2026 #PahlawankuTeladanku #HeningCipta
1
34
KPPU: Agroindustri Indonesia 2045 Butuh Pasar Kompetitif dan Kesempatan Usaha yang Setara
Transformasi agroindustri Indonesia menuju 2045 membutuhkan keseimbangan antara peran negara dan mekanisme pasar yang kompetitif. Kebijakan pemerintah perlu membangun kapasitas industri dan memperkuat produktivitas pelaku usaha, tanpa menghilangkan kesempatan bersaing yang setara bagi seluruh pelaku usaha, baik BUMN, swasta, koperasi, maupun UMKM.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-agroi…
56
KPPU dan Dewan Pers Petakan Risiko Persaingan Usaha di Industri Media Digital
Ketimpangan posisi tawar antara perusahaan pers dan platform digital, penguasaan data, serta kendali atas distribusi informasi menjadi tantangan baru bagi keberlanjutan industri media. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penguatan prinsip persaingan usaha yang sehat diperlukan untuk memastikan perusahaan pers memiliki kesempatan yang adil dalam mengakses pasar, menjangkau audiens, dan memperoleh manfaat ekonomi di tengah transformasi digital.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-dan-d…
40
KPPU Dorong Reformasi Kebijakan Persaingan Usaha dalam Proses Aksesi OECD
Jakarta (9/11) – Proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menjadi momentum penting untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan persaingan usaha nasional. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong penyelarasan kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha dengan standar OECD guna menciptakan pasar yang lebih kompetitif, memberikan kepastian berusaha, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-doron…
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, pengembangannya perlu tetap memperhatikan kesempatan berusaha yang adil dan persaingan usaha yang sehat.
Melalui Saran dan Pertimbangan terkait program KDKMP, KPPU mendorong agar penguatan koperasi berjalan seiring dengan keterbukaan akses pasar, kemitraan yang adil, serta kesempatan tumbuh bagi UMKM, koperasi yang telah ada, dan pelaku usaha lainnya.
Sebab, koperasi yang kuat tidak harus tumbuh dengan menyingkirkan pelaku usaha lain. Kolaborasi dan persaingan sehat justru memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Menurut #SobatKompetisi, seperti apa model kemitraan ideal antara KDKMP, UMKM, dan koperasi?
Yuk, diskusikan di kolom komentar!
#KPPU #PersainganUsaha #KDKMP #KoperasiMerahPutih #UMKM
1
87
Melindungi pasar rakyat penting. Namun, bagaimana memastikan penataannya tidak menghambat persaingan usaha yang sehat?
Menyikapi persoalan penghentian sementara 25 gerai ritel modern di Kabupaten Lombok Tengah, KPPU telah menyampaikan Saran dan Pertimbangan terkait kebijakan penataan ritel agar implementasinya tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Sebab, perlindungan UMKM dan pasar rakyat perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum, kesempatan berusaha yang adil, serta kepentingan konsumen.
Menurut #SobatKompetisi, bagaimana penataan ritel modern yang ideal agar pasar rakyat terlindungi dan persaingan tetap sehat?
Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar!
#KPPU #PersainganUsaha #PasarRakyat #UMKM #LombokTengah #SaranPertimbangan
1
67
KPPU Perkuat Kepatuhan Merger dan Akuisisi, Dorong Pelaku Usaha Pahami Kewajiban Notifikasi
Kepatuhan terhadap kewajiban notifikasi merger dan akuisisi menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mendorong pelaku usaha mengintegrasikan prinsip persaingan usaha ke dalam setiap keputusan korporasi, termasuk melalui edukasi mengenai ketentuan notifikasi merger dan akuisisi.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-perku…
37
KPPU Raih Anugerah Reksa Bandha 2026, Bukti Tata Kelola Aset Negara Diakui Kementerian Keuangan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meraih Anugerah Reksa Bandha (ARB) 2026 kategori Indeks Pengelolaan Aset Kelompok I yang diselenggarakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). KPPU mendapatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tertinggi pada Kelompok I (kementerian/lembaga dengan 1-10 Satuan Kerja). Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kinerja KPPU dalam mengelola Barang Milik Negara (BMN), sekaligus menegaskan komitmen lembaga dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-raih-…
115
KPPU Ajak Enam Perusahaan Semen Perkuat Kepatuhan Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong enam perusahaan semen nasional memperkuat kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha (Prokpu). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan pelanggaran sekaligus membangun budaya persaingan sehat di industri semen nasional.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-ajak-…
KPPU Dorong BUMN Ikuti Program Kepatuhan Persaingan Usaha untuk Kawal Streamlining
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya untuk berpartisipasi dalam Program Kepatuhan Persaingan Usaha (Prokpu). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan agenda penataan atau streamlining BUMN berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, sekaligus mencegah potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-doron…
3
107
KPPU Tetapkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT Avia Avian Tbk.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT Avia Avian Tbk. untuk masa berlaku lima tahun, terhitung sejak 4 November 2026 hingga 4 November 2031. Penetapan ini merupakan bagian dari upaya KPPU mendorong pencegahan pelanggaran hukum persaingan usaha melalui penerapan prinsip persaingan sehat dalam kegiatan usaha.
Selengkapnya: kppu.go.id/berita/kppu-tetap…