Martinus Butarbutar

Gibran Rakabuming Raka menyatakan keputusannya mundur dari jabatan Wakil Presiden RI bukan karena polemik ijazahnya. Ia menegaskan dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. "Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," kata Gibran dalam keterangan video, Kamis (12/11). Simak selengkapnya di cnnindonesia.com. (🎥 Instagram Setwapres.ri) #cnnindonesia #cnnindonesiacom #Peristiwa

Berhenti dari Wapres, Gibran: Tidak Berkaitan dengan Ijazah Baca di nasional.kompas.com/read/202…

Baca selengkapnya: megapolitan.kompas.com/read/… Isak tangis para relawan mengiringi kepergian Wapres ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka dari Istana Wapres. Mereka mengaku sedih dan berharap Gibran tetap kuat menghadapi situasi yang ada. ~MS #Gibran #Gibranmundur #newsplay [2026111215504481]

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Gibran Rakabuming Raka merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan yang berlaku di Indonesia. “Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11). “Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” sambungnya. Atas dasar itu, menurut Prabowo, Gibran memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Prabowo menerima langsung surat pernyataan berhenti Gibran saat keduanya bertemu di Istana Merdeka pukul 10.15 WIB. Setelah itu, Gibran menyerahkan surat yang sama kepada pimpinan MPR. 📸: Dok. YouTube Sekretariat Presiden. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | svt | keepme | R129 | E099 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Presiden Prabowo ungkap rasa berat hati atas pengunduran diri Gibran yang banyak berkontribusi dalam pemerintahan. news.detik.com/berita/d-8750…

Kapolri Sebut Listyo Sigit Berperan Sebagai End User Penyadapan tirto.id/kapolri-sebut-listy…

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, hal tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal. Dengan pencabutan tersebut, lanjut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut. Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud. "Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menambahkan, putusan kasasi MA tersebut telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yusril berpandangan, persoalan ini juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius. "Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril. 📸: Dok. Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | oneliner | updateme | R025 | E023 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri hari ini. Setelah itu, ia berhak atas tunjangan pensiun dan fasilitas lainnya. detik.com/properti/berita/d-…

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan modus operandi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan, aktivitas tersebut diduga berlangsung melalui lima proses terstruktur, mulai dari pemberian instruksi hingga penghilangan data elektronik. Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menjelaskan, instruksi awal diduga berasal dari Listyo Sigit yang diteruskan melalui Irjen Slamet Uliandi kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Perintah tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dokumen resmi penyidikan. Proses berikutnya melibatkan Tim Technical Supporting Unit (TSU) yang diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa pemeriksaan keterkaitan dengan perkara hukum. Penyadapan selanjutnya dilakukan melalui sistem FriendLinks-X (PLX). Rekaman yang diperoleh didengarkan, diekspor, dan dibuatkan transkrip sebelum hasilnya disampaikan secara berjenjang hingga kepada Listyo Sigit. Tahapan terakhir berupa dugaan penghapusan data dalam sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026. Suyudi menyebut tindakan tersebut diperintahkan oleh Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim TSU. Dalam perkara ini, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tersebut ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Baca berita selengkapnya hanya di sindonews.com/ #ListyoSigitPrabowo #Kapolri #PenyadapanIlegal #Penyadapan #KasusPenyadapan #Sindonews

Beliau bukan sembarangan beliau.... Selera humornya tinggi juga🤣

Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur Suasana haru menyelimuti Sekretariat Wakil Presiden di tengah rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan asisten pribadi (Sespri) Wapres terlihat saling bersalaman dan berpelukan sebelum meninggalkan kantor. Pantauan Suara.com, pada Rabu (11/11/2026) malam, sejumlah ASN yang masih berada di dalam gedung mulai berangsur keluar. Mereka kemudian berkumpul di pelataran depan dan area parkir kantor Wapres yang dipenuhi deretan mobil dinas maupun pribadi. Baca selengkapnya: suara.com/news/2026/11/11/19… Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Follow akun ini & bagikan konten menarik lainnya. #tangisanASN #kantorWapres #gibranmundur #sespri BM