This is an ecological crime of staggering scale. Indonesia’s tropical rainforests—ancient ecosystems whose lineage stretches back tens of millions of years, with complex, irreplaceable biodiversity—have been deliberately set ablaze across millions of hectares so that peat and forest could be converted into oil-palm and pulp plantations. Official figures alone show the pattern: roughly 2.6 million hectares burned in 2015, 1.65 million in 2019, 1.16 million in 2023, and large additional areas again in 2026. Peatlands, once drained, burn underground for weeks, releasing enormous carbon and toxic haze. Much of the land that burned was later turned into monoculture rather than restored. The Indonesian government owns core responsibility. It issued the concessions. It permitted the drainage that made peat explosively flammable. It maintained laws against burning that were weakly enforced—few serious prosecutions, rare license revocations, and fines that largely went uncollected even when courts ordered them. After the 2015 disaster it created a restoration agency that reported partial progress, then let that agency expire and only re-created a new body amid another major fire season. Economic priorities (palm-oil exports, biofuels, food estates) repeatedly outweighed prevention. Companies and smallholders light many of the fires. The state sets the rules, grants the permits, and chooses how vigorously to enforce them. When millions of hectares of ancient rainforest and carbon-rich peat burn year after year under that framework, the government bears primary accountability for the destruction. —— Ini adalah kejahatan ekologis dalam skala yang mencengangkan. Hutan hujan tropis Indonesia—ekosistem kuno yang garis keturunannya mencapai puluhan juta tahun, dengan keanekaragaman hayati yang kompleks dan tidak tergantikan—sengaja dibakar di jutaan hektare agar gambut dan hutan bisa diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan pulp. Angka resmi saja sudah menunjukkan polanya: sekitar 2,6 juta hektare terbakar pada 2015, 1,65 juta pada 2019, 1,16 juta pada 2023, dan area besar lagi pada 2026. Lahan gambut yang dikeringkan bisa terbakar di bawah permukaan selama berminggu-minggu, melepaskan karbon dan kabut asap beracun dalam jumlah besar. Banyak lahan yang terbakar kemudian diubah menjadi monokultur, bukan dipulihkan. Pemerintah Indonesia memikul tanggung jawab utama. Ia mengeluarkan konsesi. Ia mengizinkan drainase yang membuat gambut mudah meledak terbakar. Ia mempertahankan hukum anti-bakar yang penegakannya lemah—sedikit penuntutan serius, pencabutan izin yang jarang, dan denda yang sebagian besar tidak tertagih meski sudah diputuskan pengadilan. Setelah bencana 2015 ia membentuk badan restorasi yang melaporkan kemajuan sebagian, lalu membiarkan badan itu berakhir dan baru membentuk badan baru di tengah musim kebakaran besar berikutnya. Prioritas ekonomi (ekspor sawit, biofuel, food estate) berulang kali mengalahkan pencegahan. Perusahaan dan petani kecil yang menyalakan banyak api. Negara yang menetapkan aturan, memberi izin, dan memilih seberapa keras menegakkannya. Ketika jutaan hektare hutan hujan kuno dan gambut kaya karbon terbakar tahun demi tahun di bawah kerangka itu, pemerintah menanggung akuntabilitas utama atas kehancuran tersebut.