šαψαdïpαηggïﾚ

Pernyataan Sikap atas Jumpa Pers Kepala Kepolisian Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Yg saya dan masyarakat tanyakan adalah cara aparat memperlakukan anak-anak perempuan. Yg dijawab justru terorisme dan izin pesantren. Saya telah menyimak jumpa pers Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Mapolda Jateng, Jumat, 30 Oktober 2026. Saya menghargai komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan pendampingan psikologis dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak yg terdampak. Itu langkah yg benar. Namun dengan berat hati saya harus mengatakan: jumpa pers itu tidak menjawab pertanyaan publik. Masyarakat umum, MUI, PBNU, ormas Islam, dan para wakil rakyat tidak sedang mempersoalkan apakah polisi boleh memburu buronan. Yg dipersoalkan adalah mengapa pintu asrama putri didobrak pukul 03.20 dini hari? Mengapa anak-anak ditodong laras panjang sebelum sempat menutup aurat? Dan mengapa mereka diperiksa tanpa didampingi wali? Pertanyaan itu malah dijawab dengan dua topik lain: terorisme dan administrasi pesantren. Bagaimana pun, masa lalu tersangka bukan dosa para santriwati! Dalam jumpa pers disebutkan bahwa tersangka dan buronan kasus pembakaran warung adalah mantan narapidana terorisme. Saya tidak membantah informasi itu, dan saya mendukung penuh perburuan terhadap pelaku. Tetapi rekam jejak dua orang dewasa tidak boleh ditempelkan pada belasan anak perempuan yg sedang tidur di asramanya. Polda Jateng sendiri menyatakan belum menyimpulkan adanya kaitan kedua lokasi dengan jaringan terorisme. Buronan yg dicari tidak ditemukan di sana. Para santriwati yg dibawa berstatus saksi, bukan tersangka. Maka, mengaitkan peristiwa ini dengan terorisme di hadapan kamera, sebelum ada kesimpulan apa pun, hanya akan melahirkan stigma yg menempel pada anak-anak itu seumur hidup. Saya juga menyesalkan penyebutan bahwa para perempuan dan anak di lokasi mengenakan cadar. Pakaian adalah pilihan keyakinan yg dilindungi konstitusi, bukan petunjuk kejahatan. Menyebutnya dalam konteks penggeledahan buronan sama dengan mengajak publik mencurigai jutaan muslimah yg berpakaian serupa. Jumpa pers juga menekankan bahwa lokasi di Mojolaban tidak terdaftar di Kementerian Agama, diduga merupakan rumah tahfidz mandiri tanpa izin operasional, dan tidak terkait dengan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Jombang. Pemerintah Provinsi bahkan menyatakan akan melakukan penertiban. Soal izin adalah urusan administrasi, dan itu bisa dibenahi bersama Kementerian Agama dengan cara yg baik. Tetapi status izin sebuah lembaga tidak mengurangi satu pun hak anak yg tinggal di dalamnya. Seorang santriwati di rumah tahfidz kecil di desa memiliki martabat dan perlindungan hukum yg sama dengan santri di pesantren besar mana pun. Mengangkat isu perizinan setelah publik mempersoalkan prosedur penggeledahan memberi kesan bahwa korban sedang dicari-cari kesalahannya. Saya berharap kesan itu keliru. Saya juga berharap penertiban tidak dilakukan dengan menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum seluruh fakta tentang malam itu diungkap. Jangan sampai mereka kehilangan dua kali: rasa aman, lalu kemudian tempat belajarnya. Kapolda menyatakan penggeledahan dilakukan dengan izin pengadilan. Saya menghormati itu. Namun izin pengadilan memberi wewenang untuk menggeledah, bukan cek kosong untuk menggeledah dengan cara apa saja. Pertanyaan-pertanyaan berikut belum dan wajib untuk dijawab: 1. Mengapa penggeledahan asrama putri harus dilakukan pukul 03.20 dini hari dengan mendobrak pintu? 2. Apakah ada polisi wanita yg menangani para santriwati sejak awal, saat mereka belum mengenakan jilbab? 3. Mengapa anak-anak di bawah umur yg berstatus saksi diperiksa di Polsek tanpa didampingi wali, kuasa hukum, atau pendamping anak? 4. Bagaimana seorang balita berusia 5 tahun bisa terpisah dan baru ditemukan oleh warga? 5. Di mana berita acara penyitaan atas uang, emas, sepeda motor, dan barang pribadi lain yg menurut pengurus belum diterima hingga kini? Sikap dan tuntutan saya: 1. Mendesak Kapolri memerintahkan Propam Polri memeriksa prosedur penggeledahan secara terbuka, terpisah dari penyidikan kasus pembakaran warung. 2. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI turun langsung mengumpulkan keterangan para santriwati, ustadzah, dan orang tua/wali santriwati. 3. Meminta Polda Jateng memperlihatkan penetapan pengadilan dan berita acara penyitaan kepada pengurus, serta mengembalikan barang yg tidak terkait perkara. 4. Meminta Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama tidak menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum hasil pemeriksaan keluar, dan memfasilitasi pengurusan izin bila diperlukan. 5. Mengajak media dan publik tidak melabeli para santriwati dengan stigma terorisme selama tidak ada kesimpulan hukum apa pun. Mengusut pembakaran warung dan melindungi anak-anak perempuan bukanlah dua hal yg harus dipilih salah satunya. Negara yg kuat sanggup melakukan keduanya sekaligus. Polri hari ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Semangat itu akan diuji bukan oleh jumpa pers, melainkan oleh keberanian memeriksa diri sendiri. Saya akan terus mengawal kasus ini sampai para santriwati mendapat kejelasan, keadilan, dan pemulihan. Hormat saya, Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia. Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia @prabowo 2. Kapolri @SuyudiArioSeto 3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman 4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri 5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM 6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan 7. Ketua KPAI @KPAI_official 8. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_ 9. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban

SURAT TERBUKA UNTUK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, JENDERAL POLISI SUYUDI ARIO SETO @SuyudiArioSeto Tentang Penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Bapak Kapolri yg saya hormati, Saya menulis surat ini sebagai warga negara yg masih menaruh harapan besar pada institusi yg Bapak pimpin. Baru sebulan Bapak memegang amanah ini. Justru karena itu, saya berharap surat ini sampai kepada Bapak sebagai pengingat sejak awal: bahwa wibawa polisi tidak lahir dari laras senjata, melainkan dari rasa aman yg dirasakan rakyat paling lemah, termasuk anak-anak perempuan yg sedang tidur di asramanya. Pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Desa Laban, Mojolaban. Menurut kronologi resmi yg disampaikan pengurus pondok melalui surat edaran tertanggal 29 Oktober 2026, inilah yg dialami para santriwati dan ustadzah: 1. Sekitar pukul 03.20 WIB, pintu pondok didobrak saat para santriwati masih tertidur. Mereka ditarik keluar dan ditodong laras panjang dalam keadaan belum mengenakan jilbab dan pakaian yg semestinya. 2. Seorang santriwati yg sendirian di ruang belakang disuruh tiarap, tubuhnya dibolak-balik, wajahnya dicengkeram, lalu dibentak berulang kali dengan pertanyaan apakah ia laki-laki atau perempuan, sambil diminta memperlihatkan rambutnya di bawah todongan senjata. 3. Para santriwati, termasuk anak di bawah umur, diinterogasi di Polsek Mojolaban lalu Polres Sukoharjo tanpa didampingi wali maupun kuasa hukum. Mereka sempat menahan lapar berjam-jam sebelum diberi makan. 4. Dua balita anak ustadzah ikut terdampak. Seorang anak usia 5 tahun sempat terpisah dan baru ditemukan serta diantar warga ke rumah kakeknya. 5. Menurut pengurus, uang, emas, sepeda motor, telepon genggam, komputer, serta perlengkapan panahan dan drone untuk ekstrakurikuler disita dengan nilai sekitar Rp50 juta, tanpa surat penyitaan yg diterima pemilik barang hingga surat edaran itu ditulis. Saya juga telah membaca keterangan Kapolres Sukoharjo kepada media, bahwa penggeledahan ini bagian dari penyidikan kasus pembakaran sebuah warung, bahwa mereka yg diamankan berstatus saksi, dan bahwa semuanya telah dipulangkan. Keterangan itu justru menambah pertanyaan saya: jika mereka hanya saksi, mengapa anak-anak perempuan diperlakukan seperti tersangka teroris yg paling berbahaya? Saya tidak berada di lokasi malam itu, dan saya tidak meminta Bapak menerima begitu saja satu versi cerita. Yg saya minta adalah agar setiap pengakuan di atas diperiksa secara jujur, terbuka, dan oleh pihak yg independen. Bapak Kapolri, Bayangkan mereka adalah putri Bapak sendiri. Terbangun oleh suara pintu didobrak, belum sempat menutup aurat, lalu melihat moncong senjata di depan wajahnya. Bagi seorang muslimah, auratnya adalah kehormatannya. Bagi seorang anak, malam itu bisa menjadi luka yg ia bawa seumur hidup. Trauma seperti ini tidak ikut pulang bersama surat pemulangan. Saya tidak membela siapa pun yg bersalah. Jika ada pelaku pembakaran, silakan diusut tuntas dan dihukum seadil-adilnya. Penegakan hukum adalah tugas mulia. Namun hukum yg ditegakkan dengan melanggar hukum hanya akan melahirkan ketidakpercayaan baru. Undang-undang kita sendiri mewajibkan penggeledahan disertai surat perintah, penyitaan disertai berita acara, dan anak yg berhadapan dengan hukum didampingi orang tua atau pendamping. Perempuan semestinya diperiksa oleh polisi wanita, dengan menjaga martabatnya. [BERSAMBUNG]

Karena itu, dengan hormat namun tegas, saya meminta Bapak: 1. Memerintahkan Propam dan Itwasum Polri memeriksa seluruh personel yg terlibat dalam penggeledahan 27 Oktober 2026 di Mojolaban, termasuk prosedur pendobrakan, penodongan senjata, dan pemeriksaan anak. 2. Membuka dasar hukum tindakan tersebut kepada pengurus pondok dan publik: surat perintah penggeledahan, surat perintah dan berita acara penyitaan, serta izin pengadilan yg menyertainya. 3. Mengembalikan segera barang yg tidak berkaitan dengan perkara, dan menyerahkan daftar resmi barang yg masih ditahan beserta alasannya. 4. Menjamin pemulihan trauma para santriwati, ustadzah, dan balita melalui pendampingan psikolog bersama KPAI dan Komnas Perempuan. 5. Meminta maaf secara terbuka apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran prosedur. 6. Menerbitkan pedoman tegas agar penindakan di lembaga pendidikan, khususnya asrama putri dan tempat tinggal anak, tidak lagi dilakukan dengan cara seperti ini. Bapak Kapolri, di awal kepemimpinan Bapak, Polri mengusung "Polisi Bersama Masyarakat" dan menempatkan rakyat sebagai pusat tugas kepolisian. Malam itu di Mojolaban, janji itu diuji di hadapan anak-anak perempuan yg tidak bersenjata. Polisi bersama masyarakat semestinya berarti polisi yg mengetuk dengan hormat, bukan mendobrak dalam gelap. Saya percaya Bapak memiliki kehendak untuk menjawab ujian itu dengan benar. Sejarah tidak akan mengingat berapa pintu yang didobrak, tetapi akan mengingat apakah seorang pemimpin berani berdiri di sisi yg paling lemah. Semoga Allah swt memberi Bapak kekuatan untuk menegakkan keadilan, bahkan ketika keadilan itu menuntut koreksi ke dalam. Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormat saya, Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia @prabowo 2. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman 3. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri 4. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM 5. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan 6. Ketua KPAI @KPAI_official 7. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_ 8. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban