PΣПGЦПGƧI retweeted
Untuk karya-karya Ibnu Parna bisa juga baca buku yang satu ini. Di sini Ibnu Parna menjelaskan secara lengkap Marxisme aliran Lenin dan Trotsky. Karya ini ditulis menggunakan Ejaan Soewandi.
Link: drive.google.com/file/d/13wD…
Replying to @allandbagus @kucinkecik
Nah kalo udah mulai ke yang sektarian dan di luar PKI sebagai mainstream komunis di Indonesia, ada karya2 Ibnu Parna, seorang Komunis aliran Trotskyst dan pemimpin ACOMA, Partai Komunis berhaluan Trotskyst di Indonesia.
xitter.gq/allandbagus/status/196…
PΣПGЦПGƧI retweeted
#25TahunOtsusGagal
Hari ini, 21 November 2026 adalah 25 tahun Otsus berlangsung di Papua. Kami bagikan ulang Pernyataan Sikap Petisi Rakyat Papua (PRP) tahun 2022.
Baca selengkapnya: laolaopapua.com/2022/07/15/p…
#laolao_papua
#HancurkanKapitalisme
Karena tidak sesuai KUHAP, tindakan aparat ke Cakra Adi Negara adalah PRABOWO.
KUHAP 2025:
- Penangkapan hanya dapat dilakukan pada seseorang yang berstatus Tersangka.
- Sebelum ditetapkan sebegai Tersangka, seseorang harus sudah pernah dimintai keterangan sebagai Saksi.
Karena tidak sesuai KUHAP, tindakan aparat ke Cakra Adi Negara adalah penculikan.
13
PΣПGЦПGƧI retweeted
#25TahunOtsusGagal
Bagaimana Elit Papua Melacurkan Diri ke Jakarta untuk Minta Otsus dan Pemekaran?
Ini tulisan kawan Yobeth Felle yang perlu dibaca: laolaopapua.com/2022/02/02/p…
___
Tanah Air, Kemerdekaan, dan Perdamaian!
#laolao_papua
#HancurkanKapitalisme
#LawanMiliterisme
PΣПGЦПGƧI retweeted
OTSUS DI UJUNG TANDUK. 25 Tahun Otonomi Khusus Papua: Diperkuat, Dilemahkan, atau Kehilangan Arah?
Dua puluh lima tahun sejak lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sejauh mana kebijakan ini benar-benar memberikan kewenangan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP)?
Perubahan regulasi melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 dan terbentuknya enam provinsi di Tanah Papua menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan. Mulai dari persoalan kewenangan pusat dan daerah, efektivitas dana Otsus, peran DPRP dan MRP, hingga perlindungan tanah adat dan hak-hak masyarakat adat Papua.
Apakah Otsus telah berjalan sesuai mandatnya? Mengapa masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kenyataan di lapangan? Dan apakah diperlukan evaluasi serta konsolidasi kebijakan secara menyeluruh se-Tanah Papua?
AWP bersama Jubi TV menghadirkan podcast “OTSUS DI UJUNG TANDUK”, sebuah ruang dialog kritis, independen, dan berbasis bukti untuk membedah perjalanan 25 tahun Otonomi Khusus Papua serta mencari kemungkinan jalan keluar bersama.
Mari dengarkan berbagai perspektif dan ikut menguji: Apakah Otsus masih menjadi harapan bagi Orang Asli Papua?
📅 Sabtu, 21 November 2026
⏰ Pukul 18.00 WIT sampai selesai
📍 Live YouTube Redaksi JubiTV
Saksikan dan ikuti percakapannya.
#OtsusPapua #OtsusDiUjungTanduk #Papua #OrangAsliPapua #AWP #JubiTV #OtonomiKhusus #JurnalismePapua
PΣПGЦПGƧI retweeted
Hari ini, Sabtu, 21 November 2026 adalah 25 tahun UU Otsus diberlakukan di Papua. Negara tetap “telinga tuli” dan masih ingin menguasai Papua dan melanjutkan penjajahan di atas tanah Papua.
PΣПGЦПGƧI retweeted
Diskusi dan Konsolidasi Menuju 1 Desember 2026: Indonesia Ilegal di Tanah Papua
YouTube Lao-Lao TV: youtube.com/@laolao_tv
___
Tanah Air, Kemerdekaan, dan Perdamaian!
#laolao_papua
#HancurkanKapitalisme
#LawanMiliterisme
#HapuskanKolonialisme
#PapuaMerdeka
#WujudkanSosialisme
PΣПGЦПGƧI retweeted
Bacaan yang cukup bertenaga. Sila unduh gratis melalui tautan di bawah.
pustaka.taratsa.id/download/…
PΣПGЦПGƧI retweeted
Hashim sibuk mewacanakan pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon dengan dalih "mitigasi bencana". Di saat yang sama, Kementerian ESDM di bawah Bahlil sudah lebih dulu menetapkan hampir seluruh Banten jadi Wilayah Usaha Pertambangan.
Kebetulan yang terlalu rapi, atau memang sedang "bersih-bersih" lahan?
PΣПGЦПGƧI retweeted
KNPB HUT ke-18, Kamis (19/11/2026). KNPB Wilayah Sentani mengangkat tema “18 Tahun KNPB Kobarkan Api Perlawanan di Tengah-Tengah Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan di Papua Barat”.
Perayaan tersebut di rayakan dengan ibadah syukur dan makan bersama.
#PengungsiInternalPapua #IDPsPapua #Papua #Indonesia #WestPapua #PapuanLivesMatter #knpb
🌐 Website: jubi.id | FB: JubiNews | X: @News_jubi | IG: newsjubi | TikTok: @jubinews | YouTube: @jubinews
PΣПGЦПGƧI retweeted
Hashim Djojohadikusumo tiba-tiba melempar wacana memindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon. Katanya sih demi "mitigasi bencana".
Tapi kalau kita buka peta izin tambang & migas di sekitar Ujung Kulon, alasan "penyelamatan" ini malah bikin curiga.
PΣПGЦПGƧI retweeted
Selamat ulang tahun KNPB yang ke-18
Baca selengkapnya: laolaopapua.com/2025/01/28/k…
___
Tanah Air, Kemerdekaan, dan Perdamaian!
#laolao_papua
#HancurkanKapitalisme
#HapuskanKolonialisme
#LawanMiliterisme
#PapuaMerdeka
#WujudkanSosialisme
"Dari data yang didapat sejak 2023-2025, ada sekitar 620.000 anak Papua di seluruh tanah Papua kategori Penduduk Usia Sekolah ( PUS ) yang tidak bersekolah. Saat ini angkanya naik drastis, bertambah 70.000 menjadi 693.000 orang."
.
Dr. Agus Sumule ( Dosen Unipa )
Hari ini 20 November 2026 adalah Hari Anak Internasional.
Kondisi anak-anak Papua di seluruh tanah Papua sangat memprihatikan.
TANAH PAPUA DARURAT PENDIDIKAN!
____
Tanah Air, Kemerdekaan, dan Perdamaian!
#laolao_papua
#HancurkanKapitalisme
#HapuskanKolonialisme
37
PΣПGЦПGƧI retweeted
Mulai lagi menulis tentang sejarah operasi CIA di Indonesia.
CIA mendanai militer untuk operasi pengusiran orang Tionghoa dari desa-desa di Jawa Barat.
historia.id/article/cia-dan-…
PΣПGЦПGƧI retweeted
DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu.
Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!
Selengkapnya.
cloud.antikorupsi.id/s/NeBWJ…
PΣПGЦПGƧI retweeted
Nearly 12 years ago, security forces shot dead four young people and injured at least 17 in Enarotali, Paniai, #WestPapua. Only one person was prosecuted, former army officer Major (Ret.) Isak Sattu, and a court found him not guilty in 2022.
On 10 November 2026, the Supreme Court reversed that verdict and sentenced him to five years in prison, with compensation for the victims. Many in West Papua see the case as a test of whether courts can address state violence. Read more: humanrightsmonitor.org/news/…
PΣПGЦПGƧI retweeted
RASIALISME INDONESIA DI PAPUA
Pengkhianatan Indonesia terhadap bangsa West Papua. Korban menolak penyelesaian melalui restorative justice yang ditempuh Presiden Jokowi karena dianggap sebagai bentuk pemerkosaan terhadap keadilan.
Hasil dari pemerkosaan konstitusi tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana, Makarim Wibisono, dan Ketua Tim Pengarah, Menko Polhukam saat itu, @mohmahfudmd salah satu menteri yang kerap melontarkan pernyataan rasial terhadap orang Papua yang bertugas mengarahkan serta memantau jalannya tim pelaksana.
Dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan Asia Justice and Rights, Dijakarta para korban peristiwa 1965, Aceh, dan Papua berkumpul untuk merefleksikan perjuangan mencari keadilan di Indonesia yang kian meredup. Makarim Wibisono hadir dan memaparkan konsep "keadilan restoratif" yang diterapkan pemerintah Jokowi, yang dianggap justru melindungi pelaku kejahatan kemanusiaan.
Saya, bersama para korban tragedi Wamena, Biak, dan Wasior, menolak konsep tersebut karena negara dinilai tidak patuh pada hukum dan justru melindungi para pelaku kejahatan.
Walupun Pada 19 Februari 2020, Komnas HAM resmi menyatakan bahwa peristiwa penembakan dan penganiayaan yang menewaskan empat orang serta melukai 21 lainnya merupakan kejahatan kemanusiaan. Komnas HAM juga mencatat adanya indikasi *obstruction of justice* oleh aparat.
Peserta aksi tergabung dalam @PapuaItuKita didampingi @VeronicaKoman, saat itu pengacara @LBH_Jakarta , menjadi saksi. aksi pertama tahun 2014 di Komnas HAM yang saat itu dipimpin @NataliusPigai2. (kini menteri HAM) Kami mendesak pembentukan tim pro-justisia terkait kasus Paniai Berdarah.
Kasus paniai berdara merupakan bagian dari rantai komando, bukan sekadar seremonial. Vonis lima tahun penjara bagi pelaku yang menghilangkan nyawa manusia adalah proses hukum yang biadab bagi orang Papua.
Mengapa kasus Paniai berdarah tidak diperiksa dan diproses hukum? Pihak yang bertanggung jawab saat itu adalah:
1). Panglima TNI: Jenderal TNI Moeldoko
2). Pangdam XVII/Cenderawasih: Mayjen TNI Fransen G. Siahaan
3). Kapolri: Jenderal Polisi Sutarman
4). Kapolda Papua: Irjen Pol. Prof. Drs. Tito Karnavian
#Nojustice #Nopeace
PΣПGЦПGƧI retweeted
Jangan Pandang Bulu: Kelompok Advokasi Desak Polda NTT Usut Laporan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang
floresa.co/reportase/mendala…












































