2027 ADALAH TITIK TEMU SEMUA KONFLIK Tadinya saya berpikir bahwa isue kudeta tersembunyi terhadap Prabowo hanya isapan jempol semata, namun melihat perkembangan gelagat gerakan “Dinasti Solo” hari demi hari, saya akhirnya yakin, bahwa manuver politik genk mereka hari ini bukan lagi sebagai gerakan politik persiapan 2029, tapi ternyata penentuan jauh sebelum 2029. Normalnya, 2026 adalah persiapan. 2027 adalah konsolidasi. 2028 adalah pertarungan. 2029 adalah penentuan. Namun pergerakan safari politik Jokowi hari demi hari di 2026 justru menjadi terlihat tidak normal. Sejak Juni 2026, Jokowi melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Ada analisis yg melihat safari tsb bukan sekadar silaturahmi, tetapi sebagai upaya mempertahankan pengaruh dan mengatur kembali jaringan politik menjelang 2029. Tapi faktanya, pidato BA dihadapan Jokowi semakin menguak fakta yg berbeda. Sekarang mari kita lihat logikanya. Jika Jokowi benar-benar hanya ingin menjadi warga negara biasa, mengapa harus terburu-buru (bahkan terlihat begitu kebelet) membangun kembali jaringan politik nasional..? Jika hanya ingin menikmati masa pensiun, mengapa relawan kembali digerakkan..? Jika hanya ingin silaturahmi, mengapa pertemuan dng elite politik terus menarik perhatian..? Dan jika tdk ada agenda percepatan pergantian kekuasaan, mengapa kini gerakan itu bukan lagi sekedar beririsan dng pemilu 2029, melainkan digulirkannya wacana percepatan penggantian kekuasaan sebelum 2029..? Inilah yg membuat dugaan ttg proyek percepatan pergantian kekuasaan menjadi masuk akal sebagai hipotesis manuver politik Genk Solo. Hari ini mungkin hanya pertemuan. Besok mungkin konsolidasi. Lusa mungkin survei. Kemudian usulan. Kemudian koalisi. Kemudian Keputusan MPR. Dan tiba-tiba rakyat sudah diminta menerima sesuatu yg sebenarnya sdh dirancang bertahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah rakyat sdh menyaksikan transisi kekuasaan biasa, atau sedang menyaksikan gerakan senyap sebuah jaringan kekuasaan yg ingin percepatan suksesi kekuasaan..? Jika yg kedua benar, maka persoalannya bukan sekadar Jokowi, melainkan demokrasi Indonesia. Dan jika kepala desa mulai dikonsolidasikan, relawan kembali bergerak, elite terus berdatangan ke Solo, safari politik berjalan, narasi percepatan pergantian kepemimpinan mulai diwacanakan, sinyal pemakzulan Gibran melalui persoalan ijazahnya semakin kuat bergulir, maka semua potongan puzzle itu harus dibaca sbg satu peta. Memang belum tentu peta kudeta, tetapi jelas peta percepatan pergantian kekuasaan terendus kuat. Dan dalam politik, wacana percepatan pergantian kekuasaan adalah tahap pertama sebelum perebutan kekuasaan itu sendiri terjadi. Maka pertanyaan yg harus kita ajukan bukan lagi, “Apakah Jokowi akan mengkudeta Prabowo?” Pertanyaan yg jauh lebih tajam adalah, “Apakah Prabowo sdg benar-benar memerintah, atau perlahan sedang dipaksa berbagi ruang kekuasaan dng jaringan yg berasal dari Presiden sebelumnya..?” Jika jawabannya yg kedua, maka persoalan Indonesia bukan lagi sekadar siapa Presidennya. Persoalannya adalah, “Siapa yg sebenarnya menentukan arah Presiden..?” Dan jika jawabannya adalah seseorang yg sdh tidak lagi duduk di Istana, maka demokrasi Indonesia memang sdh menghadapi masalah yg sangat serius Jika semua gerakan pengumpulan kepala desa ini hanya silaturahmi dan Projo hanya sebatas menjalankan kegiatan organisasi, maka waktu akan membuktikannya. Jika safari politik Jokowi hanya perjalanan pribadi, maka waktu akan membuktikannya. Tetapi jika semua itu ternyata adalah bagian dari satu proyek politik besar utk mempertahankan pengaruh dan mempersiapkan Gibran lebih cepat menduduki kursi RI-1, mengunci jaringan akar rumput, mengamankan kepentingan elite, dan memastikan kekuasaan mantan Presiden tidak benar-benar pergi ketika Presiden baru menduduki Istana, maka mereka sedang membangun paradigma politik baru, “Bahwa kekuasaan tidak selalu kembali melalui pintu depan.”

Ini 100% sama persis dengan yg dipaparkan oleh salah seorang dokter spesialis di RSJPD HK saat saya bertemu 4 Agustus lalu. Bahkan ia mengutarakan, bahwa untuk pasien BPJS, dirinya hanya menerima Rp.10.000/pasien. Lama-lama negara ini kekurangan guru, dokter yg berkualitas.