Jaksapedia

DANA HIBAH MASJID RP500 JUTA DIDUGA DIGEROGOTI! KETUA DAN BENDAHARA PANITIA DIBUI Uang daerah Rp500 juta yang seharusnya mendirikan rumah ibadah kini berujung perkara hukum. Rabu (11/11/2026), Kejari Halmahera Utara menetapkan dan menahan HB (49), Ketua Panitia, dan YS (58), Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara. Keduanya diduga tidak memakai dana hibah sesuai peruntukan. Audit Inspektorat Halmahera Utara menghitung kerugian negara Rp223.823.300, hampir separuh dari dana hibah. Ceritanya bermula dari proposal. Panitia mengajukan bantuan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Maluku Utara, meminta Rp800 juta, dan yang cair Rp500 juta. Dana bersumber dari APBD Maluku Utara tahun anggaran 2024 dan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/MALUT/2024. Setelah ada laporan masyarakat, Kejari memeriksa panitia, dan pada 12 Mei 2026 perkara naik ke tahap penyidikan. Penyidik lalu memeriksa panitia, Sekretaris Desa Luari, dan tiga pelaku usaha untuk menguji dokumen pertanggungjawaban dengan keterangan saksi. Hasil audit Inspektorat diserahkan ke Kejari pada akhir Juli. Setelah mengantongi dua alat bukti, penyidik menetapkan HB dan YS sebagai tersangka dan langsung menahan keduanya selama 20 hari, 11 sampai 30 November 2026. Kepala Kejari Halmahera Utara, Rahmat, menyebut penanganan perkara ini sebagai komitmen mengawal penggunaan keuangan negara, khususnya dana hibah untuk kepentingan keagamaan dan masyarakat.

MIGAS BEKASI 15 TAHUN DIDUGA JADI LADANG CUAN! KEJAGUNG GELEDAH 6 LOKASI, NEGARA DIDUGA TEKOR RP2 TRILIUN Migas tidak hanya urusan perusahaan. Ada sumber daya milik publik di dalamnya. Di Bekasi, sumur migas di Lapangan Jatinegara dikelola lewat kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi, yang dulu bernama PD Migas, dengan PT Pertamina EP. Kerja sama itu berlangsung 15 tahun, dari 2009 sampai 2024, dan melibatkan pihak swasta, termasuk Foster Oil & Energy Pte Ltd dari Singapura. Kini Kejaksaan Agung menyidik dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama itu, dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp2 triliun. Perkara ini awalnya ditangani Kejari Bekasi, lalu dilanjutkan Jampidsus Kejagung pada Agustus 2026. Pada 17 September, penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta dan Kota Bekasi, termasuk Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi, kantor PT Migas Kota Bekasi, dan kantor Foster Oil & Energy. Setelah itu, saksi diperiksa bergiliran: pejabat Pemkot Bekasi, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, pejabat Kemendagri, mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, pihak Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi, hingga perusahaan Singapura. Rabu (11/11/2026), tiga saksi diperiksa. Kamis (12/11/2026), dua saksi dari lingkungan Pertamina menyusul. Kejagung menegaskan penyidikan berjalan profesional, independen, dan akuntabel. Hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan.

🔥🔥🫡

BANCAKAN BIBIT NANAS RP60 MILIAR? EKS PJ GUBERNUR SULSEL SIAP DISIDANG Rp60 miliar uang rakyat Sulawesi Selatan dipakai membeli bibit nanas. Penyidik Kejati Sulsel mencium kejanggalan: harga diduga digelembungkan dan sebagian pengadaan diduga fiktif. Audit BPKP menaksir negara rugi Rp52,4 miliar, lebih dari 80 persen nilai proyek. Jejaknya mulai terang di pengadilan. Lima orang kini duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Makassar. Jaksa menyita Rp1,25 miliar dari salah satu tersangka, dan tersangka RM mengembalikan Rp3,08 miliar. Lalu muncul tikungan tajam. Mantan Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, sempat menang praperadilan pada 29 Juni 2026, karena hakim menilai penetapannya sebagai tersangka belum cukup bukti. Kejati tidak berhenti. Surat perintah penyidikan baru terbit 7 Juli, hasil audit BPKP dijadikan bukti baru, dan pada 1 September Bahtiar kembali ditetapkan sebagai tersangka. Praperadilan kedua, 9 November, ditolak PN Makassar. Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyatakan berkas perkara lengkap dan "segera kami limpah" ke Pengadilan Tipikor Makassar. Di sanalah fakta dan alat bukti akan diuji.

Para kepala sekolah diduga jadi sasaran pemerasan dalam program revitalisasi sekolah. Kasus ini sedang ditelusuri Kejaksaan Tinggi Lampung. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah digeledah. Penggeledahan berlangsung selama tujuh jam hingga malam hari. Sejumlah dokumen, laptop, handphone, dan perangkat CCTV turut disita untuk kepentingan penyidikan.

ADA APA ANTARA "RAJA NIKEL" DAN EKS KAPOLRI LISTYO SIGIT? KEJAGUNG DALAMI HUBUNGANNYA, PERUSAHAAN SANG BOS KINI TERSANGKA Pertanyaan itu dilontarkan wartawan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi, Senin (9/11/2026), usai rapat koordinasi di Kemenko Polkam. Benarkah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo membekingi bisnis tambang nikel Arif Kurniawan (AK)? Jawaban Kuntadi singkat: Kejagung masih mendalami hubungan keduanya. Penyidik, katanya, belum bisa memastikan apakah Listyo benar menjadi beking, dan pengusutan dugaan itu belum sampai ke sana. Kuntadi memastikan perkara nikel ini akan didalami sampai terang benderang. Nama Listyo mencuat dari dua arah. Satgas PKH menyebut sedang memverifikasi informasi kedekatan perusahaan AK dengan seorang jenderal polisi bintang empat, tanpa menyebut nama. Sejumlah media kemudian mengaitkannya dengan Listyo, yang pada 3 November ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Itu perkara terpisah, dan Kejagung belum mengonfirmasi adanya keterlibatan Listyo dalam perkara nikel. DPR pun mendesak Kejagung mengungkap dugaan beking itu. Sementara pertanyaan itu dijawab, penyidikan terus melaju. Selasa (10/11/2026), Kapuspenkum Anang Supriatna mengumumkan PT BSJ, salah satu perusahaan yang diduga dikendalikan AK, sebagai tersangka korporasi. PT BSJ diduga tetap menambang nikel meski izin usahanya telah berakhir, dan penetapan itu dilakukan setelah 38 saksi diperiksa.

Dana yang seharusnya menopang kegiatan pendidikan dan kesejahteraan guru justru kini menjadi perhatian penyidik Kejaksaan Negeri Pringsewu. Tim penyidik menggeledah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu untuk mengusut dugaan pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan dana BOS, Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI), serta sertifikasi guru. Sejumlah ruang kerja strategis, termasuk bagian pendidikan madrasah, keuangan, dan kepegawaian, diperiksa penyidik. Dari sana, jaksa mengamankan sejumlah dokumen penting, berkas administrasi keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kasus ini menyangkut pengelolaan anggaran pendidikan selama 2024 hingga 2026. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sebab, dana BOS dan sertifikasi guru semestinya menjadi penopang pendidikan, bukan justru diduga menjadi celah penyalahgunaan kewenangan.

🔥🔥

LAHAN SPBU RP29,4 MILIAR DI SURABAYA PULANG KE PERTAMINA! KEJATI JATIM BERES-BERES ASET NEGARA Lahan eks SPBU di Jalan Marmoyo Nomor 2, Surabaya, seluas 1.192 meter persegi dengan nilai Rp29.458.910.000, akhirnya kembali ke tangan PT Pertamina. Pemulihannya dilakukan lewat bantuan hukum nonlitigasi, yaitu di luar pengadilan, oleh tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim bergerak berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama Pertamina kepada Kepala Kejati Jatim. Lahan itu sebelumnya dikelola pihak lain berinisial HS. Rabu (4/11/2026), berita acara kesepakatan penyelesaian aset ditandatangani, dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim Kristanti Yuni Purnawanti dan perwakilan Pertamina. Penyerahan mencakup tanah, bangunan, peralatan, dan inventaris pendukung eks SPBU, sehingga hak pengelolaan dan penggunaan lahan resmi kembali sepenuhnya kepada Pertamina. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyebut pengembalian ini hasil "jalan panjang" dan berharap lahan strategis itu bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan yang lebih luas.

JALAN RP4,7 MILIAR DIDUGA DIKERJAKAN ASAL-ASALAN! DIREKTUR CV LANGSUNG DIBUI, NEGARA TEKOR RP1,2 MILIAR Senin sore (9/11/2026), RH, Direktur CV Riandra Jaya, digiring ke mobil tahanan Kejari Bondowoso dan langsung ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso. Penyidik menetapkannya sbg tersangka dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen, Kecamatan Tlogosari, tahun anggaran 2022. Ceritanya dimulai pada 16 Juni 2022, saat tender proyek di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi Bondowoso dibuka. Proyek itu bersumber dari DAK APBN dengan pagu Rp5,4 miliar. CV Riandra Jaya memenangkan tender dengan kontrak Rp4.760.481.000. Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan konstruksi yg tidak sesuai ketentuan kontrak. Penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Jawa Timur, tertanggal 14 Agustus 2026, menaksir kerugian sekitar Rp1,2 miliar. Menurut Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, para saksi sudah diperiksa, termasuk kepala dinas yang menjabat saat proyek berlangsung. Kejari juga membuka kemungkinan adanya tersangka lain.

BIMTEK KEPALA DESA DIDUGA DIJADIKAN LADANG UANG! DIREKTUR PUSKULATIF DIJEMPUT DARI JAKARTA, DIGELANDANG KE MANADO Tim penyidik Kejari Minahasa Selatan menjemput BS di Jakarta dan membawanya ke Manado. BS, Direktur Pusat Studi Pengembangan Eksekutif dan Legislatif (Puskulatif), ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi bimbingan teknis (bimtek) kepala desa dan pengurus PKK di Minahasa Tenggara tahun anggaran 2024. Kegiatan itu memakai APBDes, dan audit investigasi Inspektorat menyebut kerugian negara Rp563.010.400. Sebelumnya, Kejari Minsel menetapkan FFW, mantan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai tersangka. Menurut penyidik, FFW diduga memerintahkan tim evaluasi APBDes mengarahkan, bahkan memaksa, desa memasukkan bimtek ke anggaran, dan menjadikannya prasyarat persetujuan APBDes. Kini penyidikan sampai ke BS.

EKS KETUA OMBUDSMAN HERY SUSANTO DIVONIS 5 TAHUN, HAKIM: TERIMA SUAP Rp3,87 MILIAR UNTUK ATUR LAPORAN TAMBANG NIKEL Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. Majelis hakim menyatakan Hery terbukti menerima suap berupa uang dan rumah senilai total Rp3,87 miliar saat menjabat anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Menurut hakim, suap itu diberikan agar Hery mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman, sehingga tagihan penerimaan negara atas penggunaan kawasan hutan kepada PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri dinyatakan sebagai maladministrasi. Kejagung menahan Hery pada 16 April 2026. Hery juga dihukum membayar uang pengganti Rp3,87 miliar subsider 3 tahun penjara. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 5 tahun 6 bulan penjara.

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek penanganan jalan di Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, dengan nilai anggaran mencapai Rp 13.200.000.000. Kedua tersangka berinisial RFE, Direktur CV Tri Jaya Family selaku penyedia proyek, dan ERP, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bidang Bina Marga Dinas PUPR Aceh Tamiang. Proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024. Kejari Aceh Tamiang masih mengembangkan penyidikan untuk menelusuri proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain.

IZIN TAMBANG 2007 BERUJUNG VONIS! EKS BUPATI BENGKULU UTARA DIHUKUM 3 TAHUN 4 BULAN Jumat (6/11/2026), PN Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis kpd mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi, 3 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp750 juta. Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bengkulu Utara, Fadilah Marik, divonis 3 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Majelis hakim menyatakan keduanya terbukti dlm perkara penerbitan izin usaha pertambangan batu bara tahun 2007–2008, perkara yang sudah berjalan hampir dua dekade. Kasus ini berawal dari SK Nomor 327 dan 328 Tahun 2007 yang diterbitkan Imron saat menjabat bupati. Dua SK itu mengalihkan kuasa pertambangan dari PT Niaga Baratama kepada PT Ratu Samban Mining (RSM). Menurut hakim, Imron dan Fadilah, bersama terpidana Sonny Adnan, menguntungkan sejumlah pihak dan perusahaan sebesar lebih dari USD83 juta yang masuk ke rekening PT RSM. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 4 tahun 6 bulan untuk Imron dan 4 tahun untuk Fadilah. Keduanya diberi waktu untuk memutuskan menerima putusan atau mengajukan banding.

🔥🔥🔥🔥

Kejari Karanganyar menyetorkan uang sebesar Rp 5.690.000.000 ke kas negara dari perkara korupsi pembangunan Masjid Agung Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2020–2021. Uang tersebut berasal dari pembayaran uang pengganti dan denda dua terpidana, Tri Asto Cahyono dan Soenarto. Rinciannya terdiri dari Rp 5,19 miliar uang pengganti dan Rp 500 juta denda. Penyetoran ini merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seluruh uang tersebut kini telah masuk ke kas negara.

SENYAP SEJAK 2015, "RAJA NIKEL" AK TERUS DITELUSURI SATGAS PKH DAN KEJAGUNG Arif Kurniawan (AK), pengusaha yg dijuluki "Raja Nikel", membangun bisnisnya dalam senyap. Menurut investigasi Bloomberg pada akhir 2025, AK adalah mantan trader Glencore yg mendirikan PT Dua Delapan Resources pada 2015. Jaringannya diperkirakan menguasai sekitar sepertiga perdagangan bijih nikel domestik pada 2024. Informasi pribadinya sangat terbatas. Jejak bisnisnya terus ditelusuri aparat. Satgas PKH memutuskan menertibkan penguasaan kawasan hutan secara ilegal oleh perusahaan yang terafiliasi dengan "Sdr. AK", sementara penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Saiful Bahri Siregar menyebut AK sebagai pengendali dan penerima manfaat enam perusahaan tambang nikel lewat holding PT DDA, berdasarkan keterangan 38 saksi. Namun sosok yang selama ini bergerak senyap itu kini tidak berada di Indonesia. Menurut Kejagung, AK berada di luar negeri. AK blm berstatus tersangka, tetapi penyidik tdk berhenti: koordinasi dengan Imigrasi berjalan, dan penyidikan terus dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengambil alih seluruh lahan yang terafiliasi dengan AK, pengusaha yang kerap dijuluki “Raja Nikel”. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban kawasan hutan dan penegakan aturan terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam penguasaan maupun pengelolaan lahan. Satgas PKH juga akan melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap lahan-lahan tersebut untuk memastikan tindak lanjut penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

RAJA NIKEL DIBIDIK KEJAGUNG! 6 LOKASI DIGELEDAH, RP11,8 MILIAR DISITA DARI KOPER DAN TAS, PENGENDALINYA DIKETAHUI DI LUAR NEGERI Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung bersama tim digital forensik menggeledah enam lokasi di Jakarta. Salah satunya sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Lainnya kantor perusahaan, termasuk kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park. Penggeledahan itu bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025. Penyidik menyita uang tunai Rp11,795 miliar, terdiri dari Rp11,2 miliar di satu lokasi dan Rp595 juta di lokasi lain, yg ditemukan dalam beberapa koper dan tas di satu ruangan kantor. Telepon genggam, laptop, server, CCTV, dan dokumen operasional tambang juga disita. Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar, enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara, yaitu PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ, dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat. AK adalah pengusaha yang dijuluki Raja Nikel. Penyidik menemukan izin usaha pertambangan PT BSJ dan PT KAA berakhir pada 2015, tetapi tetap diperpanjang tiga kali lewat skema penghentian sementara (suspend). Padahal, kata Saiful, izin itu seharusnya dihentikan dan wilayahnya dikembalikan kepada negara. Hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan sempat ditolak pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara, tetapi penolakan itu dicabut karena diduga ada penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. AK belum ditetapkan sebagai tersangka. Posisinya di Indonesia tidak diketahui, dan dari data perlintasan, penyidik menemukan yang bersangkutan berada di luar negeri. Penyidikan masih terus berjalan.

BABAK BARU KASUS TAMBANG SAMIN TAN! DARI PENYIDIKAN PANJANG KE MEJA HIJAU, DIDAKWA RUGIKAN NEGARA RP17,7 TRILIUN DAN CUCI UANG RP18,1 TRILIUN Kamis (5/11/2026), perkara tambang batu bara PT AKT resmi masuk persidangan. Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Samin Tan duduk sebagai terdakwa setelah penyidikan panjang oleh Kejaksaan Agung. Bersamanya, empat terdakwa lain diadili dalam berkas terpisah. Dalam penyidikan, Kejagung menetapkan Samin Tan sbg tersangka pada 27 Maret 2026. Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut izin PT AKT sudah dicabut sejak 2017, tetapi perusahaan diduga tetap menambang dan menjual batu bara secara tidak sah hingga 2025. Kejagung juga menyita batu bara yang tersisa. Lelang terbaru atas 209 ribu ton batu bara sitaan laku Rp264 miliar. Kini giliran jaksa membuktikan di pengadilan. Dalam dakwaan, Samin Tan, pemilik manfaat PT AKT, disebut tahu perjanjian karya pertambangannya telah diakhiri pada 19 Oktober 2017, tetapi tetap memerintahkan penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara. Kerugian negara disebut Rp17,7 triliun, dihitung dari hasil tambang 2017 sampai 2025 dikurangi royalti dan pajak. Samin Tan juga didakwa mencuci uang Rp18,1 triliun dari penjualan ekspor, yang diduga dipecah dan dialirkan ke perusahaan serta perorangan yang terafiliasi. Empat terdakwa lain ikut diadili, termasuk Direktur PT AKT Bagus Jaya Wardhana, yang didakwa bersama Samin Tan menjalankan penambangan. Pembuktian di pengadilan akan menguji konstruksi perkara dan peran masing2.