.

tulisan dari mas uceng @zainalamochtar. — Wapres, Dinasti, dan Demokrasi Salah satu film terbaik bagi saya adalah The Godfather. Film yang menyabet begitu banyak piala Oscar ini bercerita secara apik tentang kekuasaan yang dipertahankan, terkadang dengan kekerasan dan sesekali dengan diplomasi. Kayaknya, itu pun berlaku, termasuk dalam politik dan kekuasaan di republik ini. Sering kali, politik dan kuasa justru dirawat melalui perkawanan, perkawinan kepentingan, kesetiaan keluarga, dan transaksi yang tak pernah benar-benar diumumkan kepada publik. Di dalam dunia itu, keluarga bukan sekadar tempat pulang, melainkan juga posisi berangkat untuk mewariskan kekuasaan. Politik memang mengenal kata kartel. Bahkan, sering kali tak hanya kenalan, tetapi juga berkarib. Dari situ dapat dipahami bagaimana kekuasaan dapat bekerja melalui jaringan keluarga, patronase, dan persekutuan elite. Dalam hal ini, wacana mengenai apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berhenti atau diberhentikan dapat dibaca dalam tarikan napas yang serupa soal kartel politik tersebut. Apakah pemberhentiannya adalah kemenangan konstitusionalisme Indonesia yang bertungkus lumus membatasi kekuasaan atau justru menjadi arena tempat kekuatan-kekuatan politik saling mengatur ulang posisi dan kepentingannya belaka? Secara konstitusional, persoalannya harus terang. Pengunduran diri wakil pre- belum tentu memiliki fondasi bersama untuk mengelola kekuasaan. Bahkan bisa jadi mencoba saling ”bunuh”. Di sinilah kita perlu becermin. Apakah persekutuan politik yang mengantarkan Prabowo dan Gibran ke pemerintahan merupakan kesepakatan visioner programatik atau hanya pertemuan kepentingan fragile jaringan kekuasaan yang lebih luas? Saya kira tak mungkin dibaca dalam skema programatik ketika di ujungnya mereka terasa dingin, saling mau mendendam dan saling memukul. Mirip kata Don Corleone, ”revenge is a dish best served cold”. Tentu, Indonesia bukan Filipina. Namun, keduanya memberikan pelajaran tentang bagaimana demokrasi elektoral dapat menjadi jalan bagi reproduksi dinasti dan konsolidasi oligarki. Petaka presidensialisme muncul ketika koalisi bersalin menjadi semacam konsorsium pembagian kekuasaan. Partai kehilangan fungsi kontrol, parlemen kehilangan jarak kritis, dan oposisi semakin sulit menemukan ruang. Presiden menjadi pusat gravitasi yang menarik hampir seluruh kekuatan politik ke dalam orbit kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, persoalan Gibran tidak boleh direduksi menjadi pertarungan punya ijazah SMA atau tidak semata. Iya, ia memang penuh kontroversi dan layak berhenti ataupun makzul. Namun, jika ia berhenti, demokrasi tidak otomatis pulih. Jika ia dihentikan melalui mekanisme konstitusional, dinasti politik