𓈖𓂧𓂋𓂋

Ini nggak bener ya, guys. Justru salah satu alasan kenapa Sensus Ekonomi belum sepenuhnya dilakukan secara online adalah untuk meminimalkan praktik seperti ini. Makanya pendataan dilakukan door to door oleh petugas yang sudah direkrut dan dilatih. Kalau memang menemukan praktik petugas mengisi sendiri tanpa wawancara atau memalsukan data, jangan didiemin. Langsung laporkan ke kantor BPS terdekat. Memang pengawasannya nggak mungkin 100%, tapi tiap daerah ada mekanisme monitoring. Pegawai BPS, PML, sampai koordinator lapangan rutin turun untuk mengecek apakah pendataan dilakukan sesuai SOP. Masalahnya, jumlah mereka juga terbatas sehingga tidak semua petugas bisa diawasi setiap saat. Perlu dibedakan juga, mitra BPS itu beda dengan sekadar "orang yang ditunjuk". Mereka tetap melalui proses seleksi, pelatihan, dan evaluasi. Memang di banyak daerah diupayakan merekrut orang yang mengenal wilayah setempat supaya responden lebih nyaman saat diwawancarai, tapi bukan berarti siapa saja bisa langsung jadi petugas. Makanya kemarin saya juga sempat menyuarakan kekhawatiran ketika ada wacana jalur afirmasi yang berpotensi diisi oleh orang-orang dengan afiliasi politik tertentu. Terlepas dari siapa pun orangnya, proses rekrutmen petugas statistik harus tetap menjaga profesionalisme dan independensi. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap sensus justru turun karena hal-hal seperti ini. Dan satu lagi, yang sering saya sampaikan: kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data. Selama responden memberikan jawaban yang jujur dan proses pendataannya dilakukan sesuai SOP, kita punya fondasi data yang kuat. Soal bagaimana data itu kemudian ditafsirkan atau dijadikan dasar kebijakan, itu sudah menjadi tanggung jawab para pengambil kebijakan. Data tidak bisa bohong, tapi penggunanya bisa. Kritik kebijakan tetap perlu, tapi jangan sampai kita ikut merusak kualitas data yang nantinya juga akan dipakai untuk mengevaluasi kebijakan itu sendiri. Dan kalau ada hal-hal seperti ini di lapangan, jangan langsung menggeneralisir bahwa semua pasti demikian. Banyak kok yang benar-benar turun lapangan, melewati jalan-jalan rusak, menyeberangi lautan untuk bisa dapat data yang akurat.

Saya pernah kerja di BPS. Bapak saya lebih lama lagi, hampir 30 tahun jadi petugas lapangan. Jadi saya cukup tahu gimana asam garamnya ngumpulin data di lapangan. Bapak saya sendiri pernah dikejar pakai golok waktu lagi nyacah sampai harus berlindung di rumah kepala desa. Belum lagi daerah-daerah 3T dan remote dengan akses yang luar biasa sulit. Coba search aja kondisi jalan di Balaesang Tanjung misalnya. Jadi memang ada banyak petugas yang mempertaruhkan tenaga, waktu, bahkan keselamatannya demi ngumpulin data. Apakah ada oknum yang curang? Ada. Saya juga nggak menampik itu. Ada yang nggak benar-benar mendatangi responden atau melanggar SOP. Tapi jangan karena ulah segelintir orang, lalu disimpulkan seolah-olah semua petugas melakukan manipulasi data. Di BPS sendiri ada mekanisme quality control untuk mendeteksi anomali. Setelah pengumpulan data, hasil kerja petugas nggak langsung diterima begitu saja. Ada proses pemeriksaan oleh pengawas, validasi, sampai pengolahan data. Kuesioner dan sistem pengolahannya memang dirancang untuk membantu mendeteksi isian yang janggal atau tidak konsisten, sehingga data yang masuk bisa dievaluasi lebih lanjut. Apakah sistemnya sempurna? Tentu tidak. Masih ada ruang untuk diperbaiki. Tapi mengatakan bahwa mayoritas petugas mengisi sendiri tanpa turun ke lapangan juga menurut saya perlu dibuktikan, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau pengalaman dengan segelintir oknum. Kalau penasaran bagaimana proses data statistik resmi dihasilkan, mulai dari pengumpulan sampai pengolahan, bisa cek video di-reply.