Gorip retweeted
It could pit the country’s army and police against each other economist.com/asia/2026/11/1…
Gorip retweeted
World News: Indonesia’s Vice President Gibran Rakabuming Raka has submitted his resignation after the Supreme Court ruled his high school equivalency certificate invalid.
Gorip retweeted
Breaking news: Indonesia’s vice president is stepping down, injecting new political uncertainty in Southeast Asia’s largest economy.
nyti.ms/4iU4QMP
Gorip retweeted
Katanya sudah mundur, kok balik lagi ke Istana Wapres, pake ngumpulin relawan lagi. Istana Wapres itu milik semua rakyat, bukan pribadi, jangan jadikan panggung pribadi Gibran & Relawannya
Gorip retweeted
PKS Respons Kabar Gibran Mundur dari Wapres: Belum Final, HMP Jalan Terus
news.detik.com/berita/d-8749…
Gorip retweeted
Dikira yg namanya pres/wapres bisa mengundurkan diri gitu aja? Konpers/ngasih surat pengunduran diri, trus selesai?
Dikira kerja di toko kelontong apa?
MPR tdk begitu saja menerima pengunduran diri pres/wapres. MPR tdk akan memaksa. Tapi hrs menetapkan status hukum berhentinya.
Gorip retweeted
DPR HARUS MENOLAK SURAT PENGUNDURAN DIRI GIBRAN.
BERHENTIKAN GIBRAN DENGAN TIDAK HORMAT.
AWAK KAGAK SUDI DAN TAK RELA DUIT PAJAK AWAK DIPAKAI MEMBIAYAI WAPRES ILEGAL.
Replying to @NenkMonica
Keputusan MPR untuk menerima atau menolak permohonan pengunduran diri wakil presiden sewajarnya merupakan kesepakatan antara DPR RI & DPD RI
Gorip retweeted
Indonesia's vice president resigns over high school certificate that was ruled invalid bbc.in/4ArRMW5
Gorip retweeted
Fokus pada: Polisi wajib bersih”, panggung politik juga harus bersih”!
Biarkan hukum memproses kekacauan di tubuh Polri.
Namun, gerakan di DPR utk menuntaskan masalah Gibran secara politik harus terus dilanjutkan karena sudah terbukti tidak memenuhi syarat. #BersihBersihNegara
Gorip retweeted
Pakar Keamanan Siber Moch Fajar : "Alat Sadap Pegasus MASIH ON, Masih Beraktivitas "
#RakyatBersuara
Gorip retweeted
Ada putusan MK yg melarang Tergugat TUN utk PK. Putusan MK No. 24/PUU-XXII/2024, Badan atau Pejabat TUN dilarang mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan PTUN yg berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus TUN Tergugat adalah Badan/Pejabat yg mengeluarkan Keputusan yg jd objek gugatan


























