Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Indonesia kembali menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung didalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Pemerintah Indonesia terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap. Sejak awal keberangkatan armada Global Sumud Flotilla, Kemlu RI dan juga Perwakilan RI terkait telah melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak guna memastikan keselamatan dan pelindungan WNI. Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air secepatnya.

The Government of the Republic of Indonesia mourns the passing of Chief Private Rico Pramudia, an Indonesian peacekeeper serving with UNIFIL, who sustained severe injuries from an artillery explosion by an Israeli tank near Adchit Al Qusayr on 29 March 2026. Following the attack, the Government of Indonesia through close and intensive coordination with UNIFIL, the Government of Lebanon, and medical teams in Beirut, ensured that immediate and optimum medical treatment was provided. All possible measures were taken. However, due to the severity of his injuries, he passed away despite all efforts to save his life. The Government of Indonesia extends its deepest condolences to the bereaved family. It also expresses its highest respect for his dedication and sacrifice in maintaining international peace. The Government continues its close coordination with UNIFIL to ensure that the repatriation of the deceased is carried out promptly and with full dignity. Indonesia once again condemns the attack by Israel that resulted in the death of an Indonesian peacekeeper. Any attack against peacekeepers constitutes a serious violation of international law and may amount to a war crime. Indonesia reiterates its call for the United Nations to conduct an immediate, thorough, and transparent investigation to establish the facts, and stresses that full accountability must be ensured. Safety and security of the UN peacekeepers is not negotiable. Therefore, the Government of Indonesia also continues its coordination with the United Nations and other troop- and police-contributing countries (TPCCs) to strengthen the protection of peacekeepers, including through a comprehensive evaluation of their safety and security, as well as enhanced risk mitigation measures in UNIFIL’s area of operations.

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit Indonesia dalam misi perdamaian UNIFIL, yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, Pemerintah Indonesia melalui koordinasi erat dan intensif dengan pihak UNIFIL, Pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan penanganan medis dilakukan secara cepat dan optimal. Berbagai langkah medis terbaik telah ditempuh, namun akibat luka berat yang dialami, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan. Pemerintah menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Negara hadir untuk memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum atas pengabdian dan pengorbanannya dalam menjaga perdamaian dunia. Pemerintah terus berkoordinasi dengan UNIFIL untuk memastikan proses repatriasi jenazah dapat dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan. Indonesia kembali mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap personel pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Indonesia terus mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna mengungkap fakta serta memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Oleh karenanya, Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor pasukan untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh personel di lapangan, termasuk melalui evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan keamanan serta penguatan langkah mitigasi risiko di wilayah operasi UNIFIL.

Indonesia mengecam keras dan memprotes pemasangan spanduk bertuliskan “Rising Lion” oleh pasukan Israel di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Penggunaan simbol dan propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit yang telah dihancurkan, terlebih dengan mengaitkannya pada operasi militer tertentu, merupakan tindakan yang sangat provokatif dan tidak dapat dibenarkan. Rumah Sakit Indonesia adalah fasilitas sipil yang didedikasikan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, bukan tempat untuk propaganda militer atau pesan intimidatif. Tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap fasilitas kemanusiaan yang dibangun dari solidaritas rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina. Indonesia menegaskan bahwa rumah sakit dan seluruh fasilitas medis harus dihormati dan dilindungi sesuai hukum humaniter internasional. Indonesia mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yang melanggar perlindungan terhadap infrastruktur sipil serta memastikan akuntabilitas atas serangan terhadap fasilitas medis di Gaza.

Indonesia strongly condemns and protests the placement of the “Rising Lion” banner by Israeli forces over the ruins of the Indonesian Hospital in Gaza. The use of military symbols and propaganda over the ruins of a destroyed hospital, especially when linked to a specific military operation, is a highly provocative act and cannot be justified. The Indonesian Hospital is a civilian facility dedicated solely to providing medical services for the people of Gaza, not a place for military propaganda or intimidation. This act is an insult to a humanitarian facility built from the solidarity of the Indonesian people for the Palestinian people. Indonesia reiterates that hospitals and all medical facilities must be respected and protected under international humanitarian law. Indonesia calls on Israel to stop all actions that violate the protection of civilian infrastructure and to ensure accountability for attacks against medical facilities in Gaza.

Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya peacekeepers Prancis dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam insiden terhadap UNIFIL pada tanggal 18 April 2026. Serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari merupakan hal yang tidak dapat diterima. Seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Negosiasi yang tengah berlangsung dan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya, serta tidak dilanggar dengan tindakan kekerasan yang akan berisiko memperburuk eskalasi dan membahayakan keselamatan personel di lapangan. Indonesia terus menyampaikan kekhawatirannya dengan adanya serangan terus menerus terhadap UNIFIL. Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan; aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Indonesia menyatakan solidaritas bersama Prancis dan negara-negara kontributor pasukan lainnya. Indonesia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pasukan perdamaian PBB, sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB pada 9 April 2026.

The Government of the Republic of Indonesia extends its deepest condolences and sympathy to the Government and people of the French Republic for the loss of a peacekeeper and the serious injuries sustained by others in the incident against UNIFIL of 18 April 2026. The attack, occurring during the 10-day ceasefire between Israel and Lebanon, is unacceptable. All parties must exercise maximum restraint, respect the sovereignty of states, and uphold international law, including international humanitarian law. Ongoing negotiations and the ceasefire must be fully respected and not undermined by acts of violence that risk further escalation and endanger peacekeepers on the ground. We remain deeply concerned by the continued attacks against UNIFIL. Peacekeepers must never be targeted; such acts may constitute war crimes. Indonesia stands in solidarity with France and other Troop Contributing Countries. We reaffirm our joint commitment to strengthening the protection of UN peacekeepers, as reflected in the Joint Statement on the Safety and Security of UN Personnel of 9 April 2026.

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan kekhawatiran yang sangat mendalam atas ledakan yang terjadi pada 3 April 2026 di El Addaiseh, Lebanon selatan, yang melukai tiga personel peacekeepers Indonesia yang bertugas pada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Hal ini merupakan insiden serius ketiga yang melibatkan peacekeepers Indonesia di UNIFIL dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Serangan atau insiden yang terjadi berulang kali seperti ini tidak dapat diterima. Terlepas dari apapun penyebabnya, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan segera perlindungan bagi pasukan perdamaian PBB di tengah situasi konflik yang semakin berbahaya. Indonesia kembali meminta agar Dewan Keamanan PBB segera mengusut seluruh insiden terhadap UNIFIL dan agar segera dilakukan pertemuan antara negara kontributor pasukan untuk UNIFIL untuk melakukan review dan mengambil tindakan penguatan perlindungan terhadap pasukan yang bertugas di UNIFIL. Indonesia juga kembali menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan. Insiden ini terjadi di tengah serangan Israel ke Lebanon. Operasi militer Israel yang terus berlanjut di Lebanon selatan, termasuk pernyataan untuk mempertahankan keberadaan Israel, beresiko mendestabilisasi situasi dan terus membahayakan personel pasukan perdamaian PBB. Indonesia menekankan kembali bahwa keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Indonesia mendoakan pemulihan yang cepat bagi para personel yang terluka dan menyampaikan solidaritas kepada para personel beserta keluarganya.

The Government of the Republic of Indonesia expresses grave concern over the explosion on 3 April 2026 in El Addaiseh, southern Lebanon, which injured three Indonesian peacekeepers serving with UNIFIL. This marks the third serious incident involving Indonesian peacekeepers in less than a week. Repeated attacks or incidents of this nature are utterly unacceptable. Regardless of their immediate cause, they underscore the urgent need to strengthen the protection of UN peacekeepers in an increasingly dangerous environment. Indonesia calls on the United Nations Security Council to address this matter urgently, and on UNIFIL troop- and police-contributing countries to convene a meeting immediately to review and strengthen force protection measures. Indonesia further calls for an immediate, thorough, and transparent investigation to establish the facts, including the circumstances and those responsible, and stresses that full accountability must follow. This incident occurred amid Israel’s ongoing incursion into Lebanon. Israel’s continuing military operations in southern Lebanon, including stated intentions to maintain a presence, risk further destabilizing the situation and placing United Nations peacekeepers in sustained danger. Indonesia reiterates that the safety and security of UN peacekeepers is non-negotiable. Any harm to peacekeepers constitutes a serious violation of international law and must not go unanswered. Indonesia wishes the injured personnel a full and swift recovery and stands in solidarity with them and their families.

Pemerintah Republik Indonesia mengutuk sangat keras serangan kedua yang terjadi secara beruntun di dekat Bani Haiyyan, Lebanon selatan, pada 30 Maret 2026, yang menimpa peacekeepers Indonesia yang bertugas di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang mengakibatkan gugurnya kembali dua personel dan melukai dua lainnya. Terulangnya serangan keji terhadap peacekeepers Indonesia dalam waktu yang singkat merupakan tindakan yang sama sekali tidak dapat diterima. Serangan ini tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang terpisah, melainkan mencerminkan situasi keamanan yang semakin memburuk di Lebanon selatan, di mana operasi militer Israel yang terus berlangsung telah menempatkan peacekeepers Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam risiko yang sangat serius. Indonesia terus mengutuk keras serangan Israel di Lebanon selatan, yang secara signifikan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh peacekeepers PBB serta melemahkan pelaksanaan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006). Indonesia kembali berduka atas gugurnya para peacekeepers dan menyampaikan solidaritas kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan pemulihan yang cepat bagi para personel yang terluka. Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Setiap tindakan yang membahayakan mereka merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Indonesia menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab, dan menegaskan bahwa akuntabilitas penuh harus ditegakkan.

The Government of the Republic of Indonesia condemns in the strongest terms the second consecutive incident near Bani Haiyyan, southern Lebanon, on 30 March 2026 affecting Indonesian peacekeepers serving under UNIFIL, resulting in the loss of two more lives and injuries to two others. The recurrence of such heinous attacks against Indonesian peacekeepers within a short span of time is utterly unacceptable. This cannot be treated as an isolated occurrence, but reflects a rapidly deteriorating security environment in southern Lebanon, where ongoing Israeli military operations have placed United Nations peacekeepers at grave risk. Indonesia continues to strongly condemn Israeli attacks in southern Lebanon, which have significantly increased the risks faced by UN peacekeepers and undermined the implementation of UNIFIL’s mandate under Security Council Resolution 1701 (2006). Indonesia mourns the loss of its fallen peacekeepers and stands in solidarity with their families, while wishing a swift recovery to those injured. The safety and security of UN peacekeepers is non-negotiable. Any harm against them constitutes a serious violation of international law and must not go unanswered. Indonesia calls for an immediate, thorough, and transparent investigation to establish the facts, including the circumstances and those responsible, and stresses that full accountability must follow.

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya satu personel pemelihara perdamaian Indonesia dan tiga personel lainnya terluka saat bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), setelah serangan artileri tidak langsung mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr pada tanggal 29 Maret 2026. Insiden terjadi di tengah laporan saling serang antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon selatan. Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan. Indonesia sangat berduka atas kehilangan ini. Kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada personel yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya bagi perdamaian dan keamanan internasional. Doa dan simpati kami bersama keluarga yang ditinggalkan, serta mendoakan pemulihan sepenuhnya bagi personel yang terluka. Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan repatriasi jenazah dilakukan segera serta memberikan perawatan medis terbaik bagi yang terluka. Keselamatan dan keamanan personel pemelihara perdamaian PBB harus senantiasa dihormati sepenuhnya, sesuai dengan hukum internasional. Setiap tindakan yang membahayakan peacekepeer tidak dapat diterima dan mengganggu upaya bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Indonesia kembali mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan dan menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, menghentikan serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mewujudkan perdamaian. Indonesia terus berkoordinasi erat dengan PBB dan otoritas terkait, serta akan terus memantau perkembangan situasi secara seksama.

The Government of the Republic of Indonesia expresses its deepest condolences following the death of one Indonesian peacekeeper and the injury of three others serving with the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), after indirect artillery fire in the vicinity of the Indonesian UNIFIL contingent’s position near Adchit Al Qusayr on 29 March 2026, amid reported hostilities between the Israeli military and armed groups in southern Lebanon. Indonesia strongly condemns the incident and calls for a thorough and transparent investigation. We are profoundly saddened by this loss. We pay our highest respect to the fallen peacekeeper for his dedication and service to international peace and security. Our thoughts and prayers are with the bereaved family, and we wish a full and swift recovery to the injured personnel. Indonesia is working with UNIFIL to ensure the prompt repatriation of the fallen and the best possible medical treatment for the injured. The safety and security of UN peacekeepers must be fully respected at all times, in accordance with international law. Any harm to peacekeepers is unacceptable and undermines collective efforts to maintain peace and stability. Indonesia reiterates its condemnation of Israel's attacks in southern Lebanon and calls on all parties to respect Lebanon’s sovereignty and territorial integrity, cease attacks against civilian populations and infrastructure, and return to dialogue and diplomacy to prevent further escalation and advance peace. Indonesia remains in close coordination with the United Nations and relevant authorities and will continue to closely monitor developments.

The Government of the Republic of Indonesia strongly condemns the Israeli attacks in southern Lebanon, which constitute a serious violation of international humanitarian law and United Nations Security Council Resolution 1701 (2006). Indonesia calls on all parties to respect Lebanon’s sovereignty and territorial integrity, cease attacks that endanger civilians and civilian infrastructure, and return to dialogue and diplomacy to prevent further escalation and achieve peace. Indonesia also expresses deep concern over the escalating tensions in Lebanon, particularly in Beirut and along the Blue Line demarcation in southern Lebanon, as well as the attacks on UNIFIL posts that have caused injuries to several peacekeeping personnel. Indonesia underscores the responsibility of all parties under international law to ensure the safety and security of United Nations personnel and property. The Indonesian Government continues to closely monitor developments and their impact on the Indonesian Garuda Contingent serving in UNIFIL, and ensures that the safety and security of peacekeeping personnel remain the top priority in the current situation. The Indonesian Government expresses its appreciation for the integrity, professionalism, and dedication of the Garuda Contingent together with UNIFIL in carrying out their mandate to maintain stability and peace in southern Lebanon, and hopes that they will remain safe in the discharge of their duties.

Pemerintah Republik Indonesia mengecam keras serangan Israel di Lebanon selatan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1701 (2006). Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon, menghentikan serangan yang membahayakan warga dan infrastruktur sipil, serta kembali pada dialog dan diplomasi guna mencegah eskalasi lebih lanjut dan mewujudkan perdamaian. Pemerintah Indonesia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Lebanon, khususnya di Beirut dan sepanjang garis demarkasi Blue Line di Lebanon selatan, serta atas serangan terhadap pos UNIFIL yang telah menyebabkan luka pada sejumlah personel pemelihara perdamaian. Indonesia menegaskan tanggung jawab seluruh pihak di bawah hukum internasional untuk menjamin keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB. Pemerintah Indonesia terus memantau secara dekat perkembangan situasi serta dampaknya terhadap Kontingen Garuda yang bertugas di UNIFIL, dan memastikan bahwa keselamatan dan keamanan personel pasukan pemelihara perdamaian menjadi prioritas utama dalam situasi saat ini. Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan atas integritas, profesionalisme dan dedikasi Kontingen Garuda bersama UNIFIL dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Lebanon selatan, dan berharap agar seluruh Kontingen Garuda diberikan keselamatan dalam menjalankan tugasnya.

The Foreign Ministers of Indonesia, Egypt, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkiye and United Arab Emirates condemn Israeli occupation authorities’ continued closure of the gates of Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif to Muslim worshippers particularly during the holy month of Ramadan. Security restrictions on access to the Old City of Jerusalem and its places of worship coupled with discriminatory and arbitrary access restrictions to the other places of worship in the old city constitute a flagrant violation to international law, including international humanitarian law, the historical and legal status quo, and the principle of unrestricted access to places of worship. The Ministers affirmed their absolute rejection and condemnation of this illegal and unjustified measure, as well as Israel’s continued provocative actions at Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif and against worshippers. They stressed that Israel has no sovereignty over occupied Jerusalem or its Islamic and Christian holy sites. The Ministers reiterated that the entire area of the Al-Aqsa Mosque, which amounts to 144 dunams, is a place of worship exclusively for Muslims, and that the Jerusalem Endowments and Al-Aqsa Mosque Affairs Department, affiliated with the Jordanian Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, is the legal entity with exclusive jurisdiction to administer the affairs of the blessed Al-Aqsa Mosque/Haram Al-Sharif and regulate entry to it. The Ministers called on Israel, as the occupying Power, to immediately cease the closure of the gates of Al-Aqsa Mosque , remove access restrictions to the Old City of Jerusalem, and refrain from obstructing Muslim worshippers’ access to the mosque. They also called on the international community to adopt a firm position that compels Israel to halt its ongoing violations and illegal practices against Islamic and Christian holy sites in Jerusalem, as well as its violations of the sanctity of these holy places.

After receiving reports from Indonesian Missions across the Middle East regarding the increasingly worrying security situation in the region, the Indonesian Government reiterates its deep and serious concern over the rising and widening tensions and their potential impact in the Middle East. Indonesia calls on the United States and Israel to cease their attacks against Iran, and calls on Iran to also cease attacks targeting neighboring countries in the region, including the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, and Jordan. Indonesia reiterates the obligation of all parties to uphold the principles of international law, in particular the prohibition on the use of force against the sovereignty and territorial integrity of states. Indonesia urges all parties to exercise maximum restraint, de-escalate tensions, and return to the negotiating table through dialogue and diplomacy. The Indonesian Government continues to closely monitor the impact of the conflict on Indonesian nationals in the region and has prepared contingency measures should conditions require the repatriation of Indonesian citizens from various countries.

Setelah menerima laporan dari berbagai Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah mengenai situasi keamanan yang semakin mengkhawatirkan di kawasan, Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan keprihatinan mendalam/serious concern atas meningkatnya dan meluasnya ketegangan serta dampaknya di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga di kawasan, termasuk Perserikatan Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait dan Yordania. Indonesia menegaskan kembali kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya mengenai larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Indonesia mendorong para pihak untuk menahan diri secara maksimal, meredakan ketegangan, serta kembali ke meja perundingan melalui dialog dan diplomasi. Pemerintah Indonesia terus memantau secara dekat dampak konflik terhadap WNI yang berada di kawasan dan telah siapkan langkah kontijensi jika kondisi mengharuskan dilakukan repatriasi dari berbagai negara

1. Indonesia strongly condemns Israel’s repeated attacks in the Gaza Strip, including the latest strike on 31 January 2026, which targeted civilian areas and public facilities. Such actions constitute a violation of the ceasefire agreement currently in force. 2. Indonesia calls on Israel, as a party to the ceasefire agreement, to fulfill its obligations and fully respect the agreement. Any unilateral violation not only exacerbates the suffering of civilians in Gaza, but also undermines trust and directly jeopardizes efforts toward stability and a sustainable political settlement.

1. Indonesia mengecam keras serangan berulang Israel di Jalur Gaza, termasuk serangan terbaru pada 31 Januari 2026, yang menyasar kawasan sipil dan fasilitas publik. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlaku. 2. Indonesia menyerukan kepada Israel, sebagai pihak dalam kesepakatan gencatan senjata, untuk memenuhi kewajibannya dan sepenuhnya menghormati kesepakatan tersebut. Pelanggaran sepihak tidak hanya memperburuk penderitaan warga sipil Gaza, tetapi juga merusak kepercayaan dan secara langsung menghambat upaya mewujudkan stabilitas dan penyelesaian politik yang berkelanjutan.