Jalaluddin Rumi

900 petani Jember dikasih tau: "kasih KTP, KK, akta nikah, buat urus bansos." Dikasih Rp200-250 ribu sebagai "terima kasih." Yang kejadian: identitas mereka dipakai buat ngajuin KUR Mikro ATAS NAMA MEREKA. Begitu cair, buku tabungan dan ATM langsung diambil alih si "petugas". PIN-nya diseragamin semua biar gampang dikuras bareng-bareng. Petani-petani ini sekarang tercatat py utang KUR ke bank, padahal duitnya enggak pernah mereka pegang sepeser pun. Yang bikin ini bukan penipu jalanan biasa: ini melibatkan Pemimpin Cabang BNI Jember sendiri (inisial MFH), yang tau kreditnya bodong, tau syaratnya enggak kepenuhi, tapi tetep merintahkan "proses aja" , biar performa kredit cabangnya keliatan sehat di mata kantor pusat. Bank yang katanya (kutip taglinenya sendiri) "melayani negeri", pucuk cabangnya malah nyulap 900 identitas rakyat kecil jadi alat nutupin data kredit macet biar dianggap berprestasi. Kerugian negara: Rp41,4 miliar (audit BPKP). Tersangka sekarang 4 orang. MFH sendiri malah lagi jalanin pidana lain di Lapas Jember , jadi kasus KUR fiktif ini jalan paralel sambil dia di penjara buat kasus lain. Bansos dijanjiin, KTP diminjem, utang ditanggung petani, duit dikorupsi orang dalam bank negara. Ini bukan kredit macet biasa , ini korupsi berjamaah yang korbannya sengaja dipilih dari orang yang paling enggak punya daya buat ngelawan.

Di sidang MK soal kuota internet hangus, ahli dari pemerintah bilang hubungan konsumen dan operator itu "substansial seimbang." Hakim MK langsung tanya: "Substansial. Kenapa ada permohonan hari ini kalau begitu?" Jawaban ahli pemerintah: "Kalau ada kuota berlebih, sesungguhnya dia memilih yang tidak sesuai dengan kebutuhannya." Jadi menurut ahli yang dibayar negara: Kuota lo hangus? Salah lo sendiri, kurang pinter milih paket. Pertanyaannya: kalau konsumen yang salah , kenapa sistemnya yang nentuin kapan kuota lo mati, bukan lo?

Belanda punya senjata. Belanda punya penjara. Belanda punya uang. Tapi ada satu Raja di Sulawesi Selatan yang nggak bisa mereka beli, nggak bisa mereka patahkan, nggak bisa mereka diamin. Namanya: Andi Mappanyukki. Dan ini bukan cerita dongeng. Ini sejarah yang lo perlu tahu.

Warga RW 01 Cikini, Menteng, baru saja protes di depan gedung SPPG, Jalan Kali Pasir, Jakarta Pusat. Masalahnya: kantor sekretariat RW mereka mau dibongkar buat akses kendaraan operasional SPPG. Lahan itu lahan HIBAH. Dan selama ini dipakai untuk Posyandu balita dan Posyandu lansia. Konteksnya perlu diingat: BGN sendiri sudah keluarkan MORATORIUM pembangunan SPPG titik baru , karena jumlah dapur sudah meledak ke 27.877 unit, melebihi target awal 21.000 titik. Program sudah over-target 32%......tapi di lapangan, masih ada yang mau membongkar Posyandu balita buat jalan masuk truk katering. Program gizi anak , yang nyingkirin tempat pantau gizi anak. Ini ironi, bukan kebijakan.

BGN , lembaga yang baru lahir , kini punya anggaran Rp268 triliun. Itu lebih besar dari anggaran Kementerian Kesehatan. Lebih besar dari Kementerian Pendidikan murni. BGN lembaga dengan anggaran terbesar di seluruh kabinet. Tapi dari mana uangnya? Dari pos anggaran pendidikan. Konstitusi kita (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945) wajibkan negara alokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Setelah MBG masuk ke pos itu , anggaran pendidikan murni tinggal 11,9%. Gugatan judicial review soal ini udah masuk MK. Bukan hoaks. Bukan opini. Dampaknya ke APBN? Defisit Februari 2026: Rp135,7 triliun (0,53% PDB). Tahun sebelumnya periode yang sama: 0,13%. Belanja negara naik 41,9%. Pendapatan negara naik 12,8%. Selisih itu harus ditutup dari mana? Anak-anak kita dapat makan siang. Tapi gedung sekolahnya, gurunya, bukunya, risetnya ,dibayar pakai utang masa depan mereka sendiri. Gratis? Untuk siapa?